oleh

Kota Bekasi dianggap Zona Merah Korupsi, Mahasiswa Akan Geruduk Pemkot Bekasi

KOTA BEKASI, Beritapublik.co.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mitra Karya Kota Bekasi dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Mitra Karya berencana akan menggelar aksi demo. Mereka menganggap kalau Kota Bekasi Zona Merah Korupsi.

“Seruan aksi memperingati Hari Lahir Pancasila, kami akan menggelar aksi damai di depan gedung Pemerintah Kota Bekasi para Selasa, (02/6/2020) pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai. Kami menilai bahwa Kota Bekasi Zona Merah Korupsi,” tegas Adriyanto Abdillah, Koordinasi Aksi sekaligus BEM Universitas Mitra Karya Kota Bekasi, Minggu (31/5/2020).

Adriyanto Abdillah menjelaskan bahwa Aksi akan digelar dengan mengikuti Protokoler Kesehatan, seperti menggunakan masker, sarung tangan, memakai handsanitaizer.

“Koruptor itu benalu tiang pusaka Sang Merah Putih, perusak negara dan penyakit bagi penderitaan rakyat. Apalagi dengan kondisi saat ini kalau Indonesia sedang dilanda dengan wabah virus Pandemi Covid-19 yang kian hari semakin merajai Bumi Pertiwi. Kota Bekasi merupakan salah satu yang termasuk Zona Merah, artinya sudah sangat parah kalau kita analogikan aktivitas terbatasi, ekonomi yang kian menurun, jangankan untuk kebutuhan sekunder, primerpun sudah sangat susah, tapi masih saja manusia maruk dan tamak masih tetap melakukan kegiatan biadab yakni merampas hak orang lain,” tegas Adriyanto Abdillah.

Adriyanto Abdillah menjelaskan bahwa beberapa Minggu lalu beredar kabar diduga terjadinya pemotongan Anggaran Bansos dan Pemotongan Honorarium Covid-19 bagi para Staff dan Petugas yang melaksanakan piket PSBB serta penanganan Covid-19 di Kecamatan juga Satpol-PP Kota Bekasi.

“Padahal sudah sangat jelas Pancasila Mengajarkan kepada kita semua bahwa
tindakan korupsi merupakan perbuatan yang dzolim dan mendzolimi. Jangan bercanda soal keadilan. Jangan pula merampas hak orang lain,” tegasnya.

BACA JUGA :  Kota Bekasi Raih Penghargaan Nindya

Adapun tuntutan kami, diantaranya;

1. Meminta kepada Pemerintah Kota Bekasi mengevaluasi semua kinerja Dinas yang bersangkutan sampai pada tingkat Kelurahan dalam penanganan Covid-19.

2. Meminta Wali Kota Bekasi memberikan sanksi kepada semua oknum Camat dan Lurah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran pendistribusian Anggaran Honor Covid-19.

3. Publikasi dan Klasifikasi dugaan pelanggaran penyunatan honor PSBB.

4. Meminta Kejaksaan dan Kepolisian untuk turun tangan terkait adanya dugaan pemotongan Honor Covid-19 di Kota Bekasi. (Ndi/Aul).

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed