BEKASI – Ratusan warga geruduk Gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bekasi lantaran mempertanyakan skema penerapan harga ganti rugi tanah pembangunan Tol Cobitung – Cilincing.
Asnawi (28), Warga RW 05, Kelurahan Telagaasih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, mempertanyakan harga yang ditetapkan oleh tim apprasial dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), dinilai mereka terlalu rendah. Bahkan, terdapat ketimpangan harga dari satu rumah dengan rumah yang lain.
“Kami kemari menanyakan dasar penilaian itu seperti apa. Ada rumah makan padang yang tanahnya ditetapkan harganya Rp8 juta per meter,” kata Iswanti, salah seorang warga saat audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar, beserta dua Anggota DPRD, Urian dan Nyumarno. Kemarin.
Menurutnya, rumah yang disampingnya, bersebelahan, bahkan satu tembok itu dihargai cuma Rp1,7 juta per meter.
“Ini ngitungnya dari KJPP bagaimana sih. masa berbeda begitu,” ungkapnya.
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Deni Santo mengaku tidak bisa serta-merta mengubah harga ganti rugi tanah. Berdasarkan Undang-Undang 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, dan harga tanah ditentukan oleh hitungan tim appraisial yang bekerja independen.
Meski demikian, Deni menyarankan warga untuk mengajukan permohonan invetarisasi ulang aset yang dimiliki. “Silakan ajukan investarisasi ulang secara individu bukan kelompok. Nanti dari situ, ada akan dievaluasi. Kami sediakan formulirnya untuk membantu warga,” tuturnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar, mendesak BPN agar menindaklanjuti keluhan warga. Menurut dia, selain bertugas membebaskan lahan, BPN pun harus memperhatikan warga yang statusnya sebagai pemilik lahan.
“Harus diperhatikan betul ini bagaimana nasib warga. Jangan sampai karena harga rendah, mereka yang tadinya punya rumah dan tanah justru kebingungan. Jangan sampai terjadi dan kami akan mengawasi kelanjutan persoalan ini,” tegasnya.
Sekedar informasi, Massa aksi diterima beraudiensi oleh ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Deni Santo. (Lie)
