oleh

Pernikahan Dini Meningkat di Kabupaten Ciamis

KOTA CIAMIS – Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang seringkali terjadi, dengan berbagai faktor penyebab salah satunya adalah faktor budaya dimana kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan remaja yang terlalu bebas.

Misalnya, di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, gadis berusia kurang dari 16 tahun sudah disandingkan oleh orang tuanya bersama dengan seorang pria sebagai pengantin dengan alasan “takut akan Zina”.

 

“Perkara pernikahan anak tersebut, sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa, batas usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun,” ugkap Mia Muyasaroh selaku Wakil Presiden Mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Sabtu (23/3) saat ditemui disela-sela kesibukannya.

Sementara itu, dasar hukum mengenai perlindungan anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, menegaskan seseorang baru dianggap dewasa setelah berumur 18 tahun.

Tak hanya itu, beban ekonomi serta perkara Gender turut melengkapi motivasi terjadinya pernikahan usia dini.

Untuk perihal pernikahan usia dini, namun di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis banyak yang tidak melanjutkan sekolah, rata-rata sekolah hanya sampai tingkat SLTP saja.

Ada yang keluar kota untuk mencari pekerjaan dan sisanya tinggal di rumah. Remaja-remaja yang memutuskan untuk tinggal di rumah biasanya berpotensi besar untuk menikah muda.

Banyak yang beranggapan bahwa, laki-laki lebih berpotensi dibandingkan perempuannya sehingga perempuan diam di rumah dan laki-laki pergi ke luar kota untuk bekerja serta mencari nafkah.

Namun, ketika seorang remaja menikah, mereka harus tetap bertanggung jawab dengan pernikahannya. Tapi, kenyataannya banyak remaja yang tidak siap dengan keluarga yang dibinanya, sehingga banyak yang mengalami kendala misalnya kekerasan dalam rumah tangga, termasuk masalah keuangan.

BACA JUGA :  Bawaslu Kabulkan Gugatan Partai PKPI, PBB Dan Partai Idaman

Jika tidak ada solusi maka akan berujung dengan perceraian. Selain itu, pernikahan dini juga berkorelasi dengan tingginya angka kematian ibu. Kondisi kandungan usia remaja dengan kondisi reproduksi yang belum siap dapat mengancam nyawa ibu.

Di bidang pendidikan, pernikahan dini mengakibatkan remaja tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki remaja tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

Pemerintah desa tentunya sangat menyayangkan anak-anak yang masih diusia sekolah harus memilih untuk menikah karena seharusnya anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak dan harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Hal tersebut memicu pemerintah desa untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya pernikahan dengan cara, tahap awal dinasehati yang dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan, memotivasi orang tua untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi bagi anaknya, ditangguhkan buku nikah, memperketat aturan undang-undang perkawinan beserta sanksinya.

Mengingat dampak negatif pernikahan dini, diupayakan bagi individu agar menikah ketika usia sudah mencukupi, dalam hal ini juga diperlukan dukungan orang tua dan masyarakat agar tidak menerapkan pernikahan dini di lingkungannya.

Namun, apabila pernikahan telah terjadi yang harus dilakukan kepada setiap pasangan harus tetap menjaga keharmonisan pernikahannya. Dengan saling menerima kenyataan dan menyesuaikan dengan kehidupan rumah tangganya. (Mia/ Len)