JAKARTA, Beritapublik.co.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kualitas demokrasi di Ibu Kota, pada, Senin (03/08).
Melalui Divisi Penyelesaian Sengketa Proses, Bawaslu DKI Jakarta secara resmi mengundang Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, SH., LL.M. Anggota DPD RI sekaligus Ketua Yayasan Perguruan Tinggi As-Syafi’iah untuk menjadi Keynote Speaker dalam kegiatan bertajuk “Konsolidasi Demokrasi”.
Langkah strategis ini diambil sejalan dengan Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam memperkuat penyelenggaraan Pemilu di luar tahapan.
Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Reki Putera Jaya, menegaskan bahwa kehadiran tokoh sekelas Prof. Dailami Firdaus diharapkan dapat memberikan perspektif hukum dan kenegaraan yang komprehensif.
Sebagai ahli hukum tata negara dan praktisi pendidikan tinggi, Prof. Dailami dinilai memiliki kapasitas untuk menguraikan kompleksitas tantangan demokrasi kontemporer serta menawarkan solusi berbasis kearifan lokal dan standar internasional.
“Konsolidasi Demokrasi bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan setiap suara rakyat dihargai dan setiap proses pemilu berjalan adil,” kata Reki Putera Jaya, di Ruang Teater Reza Hafiz, Kampus II Universitas Islam As-Syafi’iah (UIA).
Lebih lanjut disampaikannya, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata sinergi antara lembaga pengawas pemilu dengan institusi pendidikan tinggi, menciptakan ruang dialog yang produktif bagi calon-calon pemimpin masa depan.
Dengan mengusung tema mitigasi kerawanan, Bawaslu DKI Jakarta ingin mengubah paradigma pengawasan pemilu dari yang bersifat reaktif menjadi preventif.
Melalui forum “Konsolidasi Demokrasi”, para peserta diajak untuk tidak hanya memahami aturan teknis pemilu, tetapi juga meresapi semangat demokratisasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Kehadiran Prof. Dailami Firdaus sebagai pembuka acara dipastikan akan memberikan tone yang tepat: serius namun optimis, kritis namun konstruktif.
“Semoga melalui konsolidasi ini, Jakarta dapat menjadi barometer demokrasi nasional yang matang, inklusif, dan bermartabat,” ungkapnya. (Ndi/Rs)
Komentar