oleh

Jaga Kualitas Layanan Kesehatan Peserta JKN-KIS, Status Akreditasi Rumah Sakit Harus Jelas

BEKASI, Beritapublik.co.id – BPJS Kesehatan mengimbau sejumlah rumah sakit yang menjadi mitranya guna memperbarui status akreditasi. Sesuai regulasi yang berlaku, akreditasi menjadi salah satu syarat wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

 

“Akreditasi sebagai bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Akreditasi tersebut, bukan hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu sendiri,” kata Kepala Cabang Bekasi, Siti Farida Hanoum dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bekasi, Kamis (2/5) kemarin.

 

Hanoum mengatakan, akreditasi merupakan persyaratan untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal tahun 2014 seiring dengan pelaksanaan Program JKN-KIS. Tapi, guna memperhatikan kesiapan rumah sakit, ketentuan tersebut.

Kemudian, diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 99 Tahun 2015 terkait perubahan PMK 71 Tahun 2013 Pasal 41 ayat (3).

“Kami sudah berkali-kali mengingatkan rumah sakit guna mengurus akreditasi. Awal tahun lalu, pemerintah tengah memberi kesempatan kepada rumah sakit yang belum melaksanakan akreditasi guna melakukan pembenahan sert perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah telah memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang belum terakreditasi agar paling lambat 30 Juni 2019 nanti, sudah terakreditasi. Kemudian, pada 11 Februari 2019, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes sudah mengirimkan pemberitahuan bagi rumah sakit supaya secepatnya terakreditasi,” ungkap Hanoum.

Sampai akhir April 2019, terdapat 2.428 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, terdiri atas 2.202 rumah sakit dan 226 klinik utama. Hanoum menjelaskan, dari 720 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan pada Desember 2018 lalu belum terakreditasi, saat ini jumlahnya menurun menjadi 271 rumah sakit. Pihaknya juga mengapresiasi langkah manajemen rumah sakit yang sudah menempatkan akreditasi sebagai salah satu prioritas utama mereka.

BACA JUGA :  Presiden Jokowi Hadiri HUT PGRI Ke - 72 Di Bekasi

“Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbarui kontraknya setiap tahun. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit. Kita berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang sudah diberikan pemerintah sampai 30 Juni 2019 tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya,” tegasnya.

Tak hanya itu, putusnya kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan tidak hanya karena faktor akreditasi semata. Ada juga rumah sakit yang diputus kerja samanya karena tidak lolos kredensialing, sudah tidak beroperasi, atau Surat Izin Operasionalnya sudah habis masa berlakunya. Pada proses ini misalnya, pihaknya ßmempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa, pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah.

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain, sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

Sebagai informasi, khusus di wilayah kerja Kantor Cabang Bekasi terdapat 7 rumah sakit yang harus segera diperbarui status akreditasinya. Adapun rumah sakit tersebut yaitu,
1. RS Hermina Bekasi
2. RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
3. RS Ananda
4. RS Anna Medika
5. RS Bella
6. RS Anna
7. RSIA Karunia Kasih (Len)