oleh

Indonesia Public Institute: Masa Depan Demokrasi dinilai Semakin Suram

JAKARTA, Beritapublik.co.id – Ujaran kebencian, hoaks, dan politik identitas yang mengeksploitasi dan mempolitisasi SARA dianggap menjadi beberapa penyebab suramnya masa depan demokrasi di Indonesia. Hal itu dinilai dapat menurunkan indeks demokrasi Indonesia.

Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, saat ini kondisi berbangsa dan bernegara cukup memprihatinkan belakangaan ini. Padahal, demokrasi yang sudah dibangun setelah runtuhnya Orde Baru diyakini cukup mahal.

Menurut Karyono, Pemilu sebagai bentuk instrumen demokrasi seharusnya tidak menjadi ajang elit politik yang hanya memunculkan narasi yang nantinya bisa berdampak bagi masyarakat sehingga terpolarisasi.

“Saya merasa ada beberapa hal yang membuat bangsa ini prihatin. Misalnya, sekarang demokrasi sangat pelik, dan bisa saja digadaikan, seharusnya guna mempertahankan dan memperjuangkan demokrasi, misalnya untuk menikmati gerakan reformasi 98 yang banyak menimbulkan korban. Pasalnya, pemilu seharusnya sebagai instrumen demokrasi yang seringkali memakan korban harus bisa disikapi dengan bijak. Demokrasi yang dicapai saat orde baru seharusnya berjalan dengan kondusif, walaupun masih ada hal yang kurang,” keluh Karyono.

Hal ini dijelaskan langsung oleh Karyono disela-sela Buka Bersama dan Tausyiah Kebangsaan mengusung tema “Memotret Peristiwa Kerusuhan 22 Mei, Sebuah Refleksi” di Sekretariat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Jakarta Selatan, Jumat (31/5).

Ditambahkan Karyono, demokrasi di Indonesia saat ini mengalami kemunduran karena wajah demokrasi dipenuhi hoak dan ujaran kebencian. Wajah demokrasi ternodai oleh sikap para aktor politik yang menghalalkan segala cara dan ingin menang sendiri serta mengabaikan konstitusi. Di sisi lain, elit politik mempertontonkan politisasi SARA ke ruang publik. Padahal, politisasi SARA sangat berbahaya sehingga menimbulkan keretakan sosial dan bisa berujung pada disintegrasi bangsa, apalagi terkait wacana referendum untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kini digaungkan.

BACA JUGA :  Lika-Liku Perjalanan Karier Politisi PAN Reni Fitriani

“Politik identitas ini memang tengah menjadi sunatullah. Hal tersebut tidak hanya di indonesia, di sejumlah negara maju sekalipun ikatan politik berdasarkan identitas sangat kuat. Ada kesaman latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan antara pemilih dengan kandidat. Sebenarnya, tidak jadi persoalan. Hanya saja, persoalan ini sudah berlaku sejak dulu. Yang jadi persoalan ketika para elit sengaja mengeksploitasinya secara terbuka dan brutal untuk menjatuhkan lawan politik,” tegasnya.

Bahkan aksi demonstrasi yang mengakibatkan kerusuhan dan kekerasan, khususnya pada 21-22 Mei, Karyono mengatakan bahwa, hal ini telah diprediksi ketika wacana people power digaungkan. Di satu sisi ada ajakan untuk tidak mempercayai institusi negara. Menurut dia, aksi demonstrasi sebenarnya tidak masalah selama aksi tersebut berjalan damai dan tidak anarkis.

“Saya mendukung upaya menyampaikan pendapat di muka umum karena hal itu bagian dari nilai-nilai demokrasi yang dijamin oleh undang-undang. Namun, saat penyampaian pendapat harus tunduk pada konstitusi. Apabila, melanggar seharusnya aparat keamanan mengambil tindakan tegas jika ada tindakan destruktif dan anarkis agar segera melindungi masyarakat,” paparnya.

Sekedar informasi, kegiatan diskusi ini dihadiri Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi, Ketua Umum PB HMI Saddam Al Jihad, Ketua Umum DPP IMM Najih Prasetyo, Ketua Umum DPP KAMMI Irfan Ahmad Fauzi, Ketua Umum DPP GMNI Robaytullah K.Jaya, dan Ketua Umum PP GPII Masri Ikoni dan ratusan mahasiswa serta aktivis lintas generasi. (ril/ Len)