KOTA BEKASI, Beritapublik.co.id – Komisi I DPRD Kota Bekasi adakan rapat dengan BKPSDM (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kota Bekasi, terkait adanya polemik Rotasi Mutasi salah satu pejabat yang pernah tersandung kasus narkoba.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda menyampaikan, apa yang hari ini dilakukan berdasarkan aduan dari masyarakat adanya salah satu pejabat yang sudah dilantik terindikasi pernah tersandung kasus narkoba.
“Mirisnya adanya proses rotasi mutasi tidak melibatkan legislatif. Dan hal ini menjadi catatan buat kami di Komisi I. Sehingga sudah dilantik baru ramai mestinya sebelum dilantik adanya ruang dialog antar eksekutif dan legislatif dalam proses rekrutmen untuk menghindari hal – hal semacam ini,” ujar Rizki Politisi PKB Ini, Rabu (3/12).
Selaras dengan itu, Anggota Komisi I, Nawal Husni menjelaskan, tadi rapat mempertanyakan kenapa BKPSDM dapat meloloskan eks narapidana menjadi pejabat? Sekaligus minta klarifikasi terkait hal tersebut.
“kasusnya sudah dari tahun 2013. Bahkan sudah 10 tahun lebih. Dan juga sudah di rehabilitasi dan menunjukkan hal – hal yang baik,” ujar Nawal saat menceritakan hasil klarifikasi dari BKPSDM.
Nawal menegaskan kasus tersebut menjadikan catatan kedepannya buat BKPSDM.
“Kalau hari ini direvisi tidak mungkin ya. Karena sudah dilantik. Jadi persyaratannya jika sudah dilantik enam bulan setelah dilantik baru bisa direvisi. Yang ada tadi kami rekomendasikan untuk kedepannya mesti adanya tranparansi proses rekrutmen,” ujarnya.
Sementara itu, Politisi PKS Kamil mengatakan, kasus tersebut menjadi preseden buruk terhadap citra pemerintahan dalam merekrut. Dan kasus tersebut tidak menjadi kelaziman dimasyarakat.
“Mudah – mudahan kedepannya hal-hal ini tidak terulang lagi. Tadi juga kita merekomendasikan agar seluruh pejabat kota Bekasi di cek terkait Judol (Judi Online) dan narkoba apakah ada indikasi – indikasi. Karena kita ingin pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Ini poin serius dari komisi I,” ungkapnya. (Ndi/Af)
Komentar