CIMAHI, Beritapublik.co.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi adakan Deklarasi dan komitmen bersama pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan, Tanah, dan Tata Ruang.
“Bahwa deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, serta memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan lahan dan tata ruang,” kata Dedi Mulyadi, Senin (04/08).
Baginya, melalui sinergi yang kuat antar lembaga, diharapkan berbagai potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini sehingga mampu mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Jawa Barat.
“Pencegahan korupsi harus dimulai dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penataan administrasi pertanahan serta tata ruang yang baik akan memberikan kepastian hukum, meminimalisasi potensi penyimpangan, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Kang Dedi sapaan akrabnya.
Menurutnya, kolaborasi antarpemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan KPK merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola yang bersih. Dengan keterbukaan data, pengawasan yang kuat, dan komitmen bersama.
“kami optimistis mampu menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” harapnya.
Kegiatan tersebut dihadiri seluruh kepala daerah se-Jawa Barat sebagai bentuk penguatan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kepala daerah se-Provinsi Jawa Barat membubuhkan tanda tangan komitmen bersama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kesepakatan bersama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pertanahan dan tata ruang melalui pembaruan serta validasi data yang lebih akurat, transparan, dan terintegrasi.
Selain itu, seluruh pemerintah daerah berkomitmen mengimplementasikan sembilan program kerja prioritas yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. (Ndi/Rs)
Komentar