KOTA BEKASI, Beritapublik.co.id – Dewan Hakim tingkat Provinsi pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 mengabulkan seluruh permohonan banding Tim Hukum Kontingen Kota Bekasi terkait diskualifikasi atlet pencak silat Sulasmin Alimarisa dalam pertandingan melawan atlet Kabupaten Sumedang.
Putusan tersebut membatalkan sanksi diskualifikasi yang dijatuhkan kepada Sulasmin pada pertandingan nomor tanding putra kelas I, gelanggang 2, Jumat (6/11). Dewan Hakim juga memerintahkan pemulihan hak atlet, termasuk penetapan hasil pertandingan secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Koordinator Tim Hukum Kontingen Kota Bekasi, Samsudin Nurseha, mengatakan keputusan banding tersebut sekaligus menegaskan bahwa penjatuhan sanksi diskualifikasi terhadap Sulasmin tidak memiliki dasar yang cukup berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan pertandingan yang diperiksa dalam persidangan.
“Putusan Dewan Hakim Provinsi mengabulkan seluruh permohonan banding kami. Diskualifikasi terhadap atlet Kota Bekasi dibatalkan dan hak atlet dipulihkan,” kata Samsudin, Senin (9/11).
Sengketa bermula ketika Sulasmin menghadapi atlet Kabupaten Sumedang. Saat memasuki ronde ketiga, Sulasmin unggul dengan skor 27-12. Namun, pertandingan berakhir dengan keputusan diskualifikasi setelah atlet lawan terjatuh dan dinyatakan tidak dapat melanjutkan pertandingan.
Tim Kota Bekasi kemudian mengajukan keberatan kepada Dewan Hakim cabang olahraga pencak silat. Namun, keberatan tersebut ditolak sehingga tim hukum melanjutkan upaya melalui banding ke Dewan Hakim tingkat Provinsi.
Dalam persidangan, tim hukum mengajukan bukti rekaman video, keterangan ahli, serta bukti lain untuk mendukung permohonan mereka. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Dewan Hakim Provinsi menyatakan keputusan diskualifikasi tidak didukung pertimbangan faktual dan dasar penerapan sanksi yang memadai.
“Dari video yang kami ajukan dan keterangan ahli dalam persidangan, kami menilai tidak ada pelanggaran sebagaimana yang menjadi dasar diskualifikasi. Karena itu, kami menempuh mekanisme banding sesuai prosedur yang berlaku,” ujarnya.
Namun, Samsudin menyayangkan pertandingan pada nomor tersebut tetap dilanjutkan ketika proses sengketa masih berjalan. Menurutnya, Dewan Hakim Provinsi sebelumnya telah menyampaikan surat kepada pihak terkait agar pertandingan pada nomor Sulasmin dihentikan hingga ada keputusan.
Ia menilai kelanjutan pertandingan tersebut berdampak terhadap peluang Kota Bekasi untuk melaju ke babak semifinal. Setelah Sulasmin didiskualifikasi, atlet Kabupaten Sumedang juga tidak dapat melanjutkan pertandingan, sehingga atlet Kabupaten Cirebon melaju ke final tanpa menghadapi lawan di semifinal. Kabupaten Cirebon kemudian berhadapan dengan Kota Bandung yang keluar sebagai pemenang.
“Seharusnya pertandingan dihentikan terlebih dahulu sampai ada putusan. Kami sedang menggunakan hak hukum melalui mekanisme banding yang memang disediakan dalam peraturan pertandingan,” tegas Samsudin.
Ia menambahkan, putusan Dewan Hakim Provinsi memerintahkan pihak-pihak terkait, termasuk Technical Delegate, Dewan Hakim cabang olahraga, dan panitia pelaksana, menjalankan keputusan sesuai kewenangan masing-masing. Penyesuaian status atlet, administrasi, dan hasil pertandingan juga harus dilakukan sepanjang diperlukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Atas putusan tersebut, Tim Hukum Kontingen Kota Bekasi meminta seluruh pihak menghormati dan melaksanakan keputusan Dewan Hakim Provinsi. Samsudin juga meminta penjelasan dari Technical Delegate mengenai alasan pertandingan tetap dilanjutkan meskipun terdapat surat penghentian selama sengketa berlangsung.
“Kami hanya menuntut hak atlet dipulihkan sesuai putusan Dewan Hakim Provinsi. Soal bagaimana tindak lanjutnya terhadap pertandingan yang sudah berjalan, itu harus menjadi tanggung jawab pihak yang berwenang. Kami berharap putusan ini dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak,” ungkapnya. (Ndi/Rs)
Komentar