JAKARTA – Langkah pemerintah dalam pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dinilai ingin mengganti Pancasila dan UUD 45 dengan Khilafah terus mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Dukungan kali ini datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdhatul Ulama Jakarta (UNU) dan Pustaka Institute.
Menurut Aldiansyah selaku Presiden Mahasiswa Univ. Nahdhatul Ulama Jakarta (UNU Jakarta), mengatakan perlu peran tokoh masyarakat untuk memberikan penyadaran kepada masyarakatnya terkait bahayanya konsep yang ditawarkan HTI tentang darul islam melalui khilafahnya di negeri kita tercinta ini,”ujur Aldiansyah kepada wartawan dijakarta, senin (14/08)
Lanjut Aldi, negara kita adalah negara yang masyarakatnya majemuk agama, suku dan budayanya, apa jadinya jika konsep ini terus dipaksakan oleh temen-temen HTI, apakah mereka tidak melihat historis bangsa kita, bagaimana para pejuang menyatukan kita dengan susah payah agar selalu berada dalam kebhinekaan dan persatuan, malah ini ada kelompok yang mau memecah belah kita, ” ujurnya geram.
Makanya, lanjut Aldi kita mendukung segala upaya pemerintah untuk menertibkan dan membubarkan ormas yang tidak sejalan dengan bangsa dan negara kita seperti HTI ini,” terangnya.
Lanjutnya, kalau mau dakwah silahkan tapi jangan mengusung konsep khilafah karena dalam sumber primer ajaran Islam yakni Al-Quran dan Hadits tidak ada ajaran sistem politik, ketatanegaraan dan pemerintahan yang baku, apalagi ingin mengganti Dasar Negara Pancasila, ini yang tidak boleh dan wajib di tentang,” ucapnya.
Makanya saya sarankan, lanjut Aldi agar anggota HTI sadar dan membaca literasi sejarah yang benar, biar tau bagaimana para ulama bersusah payah ikut mendirikan dan membangun Indonesia, bukan malah mau mengganti sesuatu yang sudah ada” tambahnya.
Aldi juga berharap agar Mahasiswa dapat menjaga idealismenya kepada sesuatu yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
“Kami mengimbau agar mahasiswa Indonesia tetap menjaga sikap cinta bangsa dan negara, dengan menjaga toleransi dan independensi dalam berfikir dan bertindak, sehingga faham-faham seperti HTI tidak mudah masuk ke tengah-tengah masyarakat kita,” ujurnya.
Ditempat terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Analisis Kebijakan Publik (PUSTAKA INSTITUTE), Rahmat Sholeh, menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam pembubaran HTI lewat Perppu No. 02 tahun 2017 sudah sangat tepat, ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar terhindar dari konflik horizontal, karena ini rawan sekali kalau bicara ideologi,” paparnya.
“HTI ini kan partai politik Transnasional, artinya pasti ada hidden agenda dan bisa juga asing punya kepentingan masuk ke Indonesia memboncengi HTI, kita juga tidak tau, apalagi HTI ngotot sekali tidak mau dibubarkan malah mencari dukungan sana sini” ujur Rahmat.
Lanjutnya, ini yang perlu difahami oleh masyarakat selain faham khilafahnya, jangan sampai masyarakat tertipu dengan janji manisnya HTI,” tutupnya. (Rhs).
Komentar