JAWA TIMUR, Beritapublik.co.id – Jatim Institute mendorong pemerintah untuk tegas terkait Laut Natuna. Motivasi tinggi Jatim Institute untuk mendorong pemerintah diawali karena klaim sepihak Natuna oleh Tiongkok.
Laut Natuna di klaim oleh Tiongkok dengan landasan sejarah bahwa natuna bagian dari wilayah perairan tiongkok. Meskipun demikian pemerintah perlu tegas dalam mengambil sikap terkait Natuna.
Sekretaris Jenderal Jatim Intitute, Yudo Adianto Salim, mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh bernegosiasi terkait wilayah kedaulatan negara.
“NKRI perlu di jaga dengan mengambil sikap tegas pemerintah yang tidak mengenal kompromi,” ujarnya, Kamis, (9/1).
Pria yang juga menjadi pengacara tersebut, mengecam klaim sepihak China atas Laut Natuna bahwa Natuna telah ditetapkan oleh UNCLOS (United Nation Convention on The Law of The Sea) sebagai perairan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia.
“Permasalahan ini pada dasarnya dapat selesai jika China maupun Indonesia sama-sama dapat memahami landasaan Hukum ZEE yaitu UNCLOS, dengan demikian perihal batas-batas yang telah diatur didalamnya sudah tidak dapat ditawar lagi,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah harus tegas dalam mengambil sikap dan langkah agar kedaulatan Indonesia tetap terjaga. Permasalahan perairan Natuna perlu disikapi dengan tegas oleh Pemerintah Indonesia agar klaim sepihak tidak terulang kembali baik di wilayah Natuna maupun di wilayah Republik Indonesia yang lainnya. (Ndi/Nil).
Komentar