KOTA BEKASI – Pembahasan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plapon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Fraksi PPP Kota Bekasi mendorong agar ditambahnya anggaran Kartu sehat berbasis NAIK (KS-NIK).
Program Kartu Bekasi Sehat Berbasis NIK yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bekasi akan disuntik Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun anggaran 2017 sebesar 10 Miliar rupiah.
Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bekasi, Sholihin mengemukakan rencana penambahan anggaran KBS NIK akan diprioritaskan dan dirapatkan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi.
“Dinas Kesehatan meminta agar anggaran untuk Kartu Sehat Berbasis NIK ditambah alokasinya, Dinkes sendiri mengajukan di ABT sebesar 10 Miliar rupiah, namun menurut Bappeda hanya bisa dialokasikan sebesar 5 Miliar,”
“Fraksi PPP Kota Bekasi menilai bahwa program tersebut harus diprioritaskan karena memang positif untuk masyarakat, untuk itu kami satu sikap untuk membahas penambahan anggaran untuk KBS NIK bisa ” ujar Gus Shol sapaan akrabnya ketua DPC PPP pada Kamis, (24/8).
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Kusnanto Saidi menyatakan bahwa hingga Agustus ini sudah Rp 40 miliar yang digunakan untuk keperluan KBS NIK dari total yang sudah ditekan Rp 75 miliar.
“Di bulan delapan ini, sudah 40 persen anggaran yang terpakai, artinya masih tersisa 35 persen,” ujarnya.
Karena itu, untuk mengantisipasi pembengkakkan anggaran di rumah sakit. Pihaknya kembali memberikan proposal Rp 20 miliar di ABT Kota Bekasi.
“Cuma hanya untuk mem back-up saja, bila direalisasinya tidak sampai Rp 20 miliar, ya tidak apa-apa, gak ada masalah juga,” ujar Kusnanto. (Nil)
Komentar