oleh

Rieke: Desak Pihak Kepolisian Usut Tuntas RS Yang Tidak Taat Asas Kemanusiaan

JAKARTA – Rieke Diah Pitaloka Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi PDI Perjuangan, angkat suara terkait meninggalnya seorang bayi bernama Tiara Debora Simanjorang berusia empat bulan di rumah sakit.

Diduga kematian seorang bayi tersebut disebabkan lambatnya penangan pihak rumah sakit dikarenakan pasien yang menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) belum membayar uang muka.

“Kematian bayi tersebut dikarenakan pihak keluarga belum melakukan pembayaran kepada rumah sakit terkait, ini kan tidak manusia seharusnya pasien diberikan tindakan atau pertolongan pertama terlebih dahulu,” kata Rieke Diah Pitaloka melalui pesan tertulisnya kepada redaksi Beritapublik.co.id pada, Senin (11/9).

Rieke mengungkapkan dalam hal ini, rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres tersebut, sudah melakukan pembiaran terhadap pasien dan telah melanggar Undang-undang (UU) No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“Pasal 23 Ayat 2 menyebutkan dalam keadaan darurat, pelayanan dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” jelasnya.

Selain itu dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 32 ayat 1 dan 2 menyebutkan dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan agar penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

Dan Pasal 190 ayat 1 mengatakan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan kurungan penjara paling lama dua tahun serta denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

“Ini juga tertuang pada Pasal 190 ayat 2 yang menyebutkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” terangnya.

BACA JUGA :  The Margo Hotel Hadirkan Menu Bernuansa Timur Tengah Selama Ramadhan

Oleh sebab itu sambungnya, dengan adanya kejadian seperti ini harus segera dilakukan penindakan agar tidak ada lagi rumah sakit yang bermain-main dengan aturan.

“kasus kematian bayi Debora membuktikan pelayanan kesehatan di rumah sakit masih buruk dan harus ada penataan dengan sosialisasi terkait fungsi utamanya,” jelasnya.

Selain itu juga melakukan pendataan dimana adanya rumah sakit nakal, atau belum ada sistem yang baik sehingga dapat memastikan perlindungan pasien.

Untuk itu sambung Rieke, meminta kepada masyarakat Indonesia melakukan pelaporan bila menemukan adanya rumah sakit yang tidak sesuai tupoksinya, agar ada upaya hukum.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD kabupaten Bekasi Fraksi PDI Perjuangan juga akan terus melakukan inspeksi mendadak bersama masyarakat dalam hal mengajak jejak pendapat terkait masalah kesehatan.

Intervensi ini penting dilakukan guna memberikan solusi kepada masyarakat terhadap masalah pelayanan kesehatan yang saat ini sering dikeluhkan oleh warga. (Els)

News Feed