KOTA BEKASI – Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi segera mendeklarasikan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi pada pemilu 2018.
Nico Godjang mengungkapkan melalui persetujuan internal partai, calon pendamping M2 adalah Lucky Hakim.
Dukungan kepada Lucky Hakim kata dia, diambil dari pembicaraan antara M2 dengan para kadernya.
“Itu kan pilihan beliau (M2), dari beberapa kader yang dikumpulkan mereka setuju,” ungkap Nico saat dihubungi melalui via seluler pada, Rabu (13/12).
Menurutnya, jika keputusan antara kedua pihak sudah bulat maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah deklarasi. Selain itu langkah awal yang dibangun adalah komunikasi dari tingkat DPC hingga DPP partai.
“Segera deklarasi. Dan kita punya potensi suara dari beberapa partai selain PDI Perjuangan dan PAN yakni dari PPP, Hanura, dan Gerindra,” pungkasnya.
Sedangkan ditempat terpisah Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) DPD PAN Kota Bekasi menyebut diliriknya Lucky Hakim oleh Mochtar Mohamad (M2) sebagai calon pendampingnya di Pilkada 2018 tidak jadi masalah.
Ketua KPPD DPD PAN Kota Bekasi H. Syaiful Bahri menjelaskan, pihaknya saat ini sedang melakukan penggodokan dalam internal partai.
“Yang pertama Lucky Hakim ini kan kader PAN. Ketika dia dilirik untuk jadi pendamping walikota ya bagi kita tidak masalah,” kata H. Syaiful Bahri melalui via seluler di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/12).
Hubungan antara PAN dengan PDI Perjuangan, dalam hal ini memandang sosok M2 cukup baik. Syaiful menilai M2 adalah tokoh politik yang memiliki banyak pengalaman dalam sepak terjangnya di dunia politik, dan birokrasi.
“Dia mantan walikota, dan hubungan kita baik-baik saja. Dia punya banyak pengalaman dalam hal birokrasi,” sambung Syaiful.
Pria yang biasa di sapa HSB ini menambahkan, meski mendapatkan peluang untuk mendampingi M2, langkah Lucky harus didasarkan keputusan partai. Oleh sebab itu, pihaknya masih mengkaji lebih dalam mengenai keputusan apa yang akan diambil.
“Hanya terkait keputusan partai nanti diputuskan melalui mekanisme yang ada. Masih dalam tahap pengkajian di DPD PAN,” terangnya.
Dia mengakui mengenai track record M2 dalam pemerintahan dahulu juga menjadi catatan dan pertimbangan. Hal ini terkait kasus hukum yang sempat menjerat mantan walikota tersebut.
“Yang jelas terkait persoalan track record manusia mempunyai sejarah masing-masing yang pasti akan jadi bahan acuan juga untuk menjadi pertimbangan. Pasti itu, bukan saja di PAN. Tinggal sejauh mana nanti persoalan ini akan mempengaruhi,” pungkasnya. (Tim)
