JAKARTA – Sekretaris Umum Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Jakarta Timur, Shandy Mandela Simanjuntak menilai maraknya isu tentang pekerja Tiongkok yang datang ke Indonesia dengan membawa KTP guna ikut dalam persiapan Pilpres dan Pilkada sangat tidak rasional.
Sebab, setiap pemilih pasti tercatat di dukcapil tidak mungkin ada isu pembuatan KTP di Tiongkok lalu seketika itu terdaftar di dukcapil.
“Isu itu sangat tidak rasional namun anehnya berkembang sangat cepat ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya kita harus selektif dalam mencerna informasi jangan sampai terprovokasi,” kata Shandy melalui pesan tertulisnya ke redaksi Beritapublik.co.di. Senin, (19/02).
Selain itu, ia juga mewanti-wanti agar pemerintah juga ketat dalam melakukan kontrol terhadap isu menyebarnya tenaga kerja asing asal Tiongkok.
Dia minta masyarakat juga harus bersikap bijak artinya jangan sampai membuat persepsi negatif dengan tujuan-tujuan provokatif sehingga dapat mengganggu stabiltas nasional.
“Masyarakat harus bijak dalam mencerna informasi jangan sampai berdampak kepada stabilitas nasional kita, serahkan kepenegak hukum jika ada TKA yang ilegal,” katanya.
Isu ini lanjutnya sangat mengganggu tenaga kerja kita, kita akui bahwa ada tenaga kerja asing, namun hal tersebut bukan berarti mengurangi tenaga kerja dalam negeri,” jelasnya.
Shandy juga menilai, penyebab banyaknya PHK itu lebih disebabkan karena biaya UMR naik sedangkan Output perusahaan tidak sesuai atau tidak sebanding dengan input perusahaan.
“Banyaknya PHK jangan kaitkan dengam tenaga kerja asing itu lebih disebabkan karena biaya UMR naik sedangkan Output perusahaan tidak sesuai atau tidak sebanding dengan input perusahaan,” pungkasnya. (Ben)
