Merasa Kesal Tak Kunjung Selesai, 3 Perusahaan Akan dilaporkan

Merasa Kesal Tak Kunjung Selesai, 3 Perusahaan Akan dilaporkan
Pertemuan Para Pihak 1. H. Ansyori setiawan / komisaris PT HMBL 2. Jhoni chandra pmilik tanah 3. Burhanuddin 4. Wawan kurniawan (Komisaris PT HMBL)

BOGOR – Merasa kesal karena tidak kunjung dibayar, pemilik lahan yang terkena pembebasan proyek kota terpadu dan agrowisata di Sukamakmur kembali menuntut PT Sinar Maju Semesta (SMS) selaku pemilik ijin lokasi agar segera mengembalikan surat-surat tanah yang sudah diserahkan pada tahun 2013 silam. Bukan hanya itu, pemilik lahan pun mengancam akan melaporkan PT SMS ke pihak yang berwajib apabila pihak perusahaan enggan mengembalikan surat tanah tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Amin Bunyamin (49) salah seorang pemilik lahan seluas 2,1 hektare di Kampung Curug Apu, Desa Sukaharja yang mengaku merasa tertipu kongkalikong tiga perusahaan, yakni PT HMBL, PT Amira dan PTS SMS. Amin juga menduga ketiga perusahaan itu merupakan komplotan penjarah tanah yang sengaja didesain secara sistematis dan terstruktur untuk menguasai tanah miliknya dengan gampang tanpa dibayar alias dihutang.

“Pada tahun 2013, 3 berkas SPH sudah saya serahkan kepada PT HMBL, dengan luas 2,1 hektare atas nama Jaka, Sanah dan Holil yang berlokasi di Kampung Curug Apu, Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur. Saat penyerahan 3 SPH di Kantor PT HMBL yang diterima langsung oleh Herry selaku staf diperusahaan itu. tanda terimanya juga ada. penyerahan SPH menurut PT HMBL atas perintah PT Amira untuk persyaratan pembayaran tanah,” ungkap Amin, kepada wartawan, Kamis (22/3).

Namun, kata Amin, pada saat penagihan terkesan saling lempar, pihak PT SMS mengaku sudah lunas pembayaran ke pihak PT Amira, sementara pengakuan dari PT Amira uang pembayarannya sudah diserahkan ke PT HMBL.

“Perwakilan dua orang dari PT SMS menyampaikan, kami sudah lunas, silahkan tagih ke PT Amira, dari PT Amira sudah menyerahkan ke PT HMBL yang di wakili Wawan Mantan Kades Tarik Kolot. Saat itu Wawan ngomong akan disampaikan ke direktur PT HMBL Karyadi Pandrek,” jelas Amin.

Bukan hanya dari tiga perusahaan yang hadir dalam pertemuan di Rumah makan Lembah Anay Cibinong, bahkan menurut dia, Camat Sukamakmur Zaenal Ashari juga turut hadir sebagai saksi dalam proses penagihan lahan milik warga.

“Yang sudah menyerahkan SPH dibayar, sementara yang belum kelar SPH nya belum bisa dibayar, itu yang ngomong dari pihak PT Amira. Sementara yang harus dibayarkan oleh PT Amira pada waktu itu sebesar Rp 336 000 000 dengan per meter dihargakan Rp 16 ribu. namun setelah beberapa bulan kemudian tidak ada tindak lanjut baik dari PT HMBL, PT Amira maupun PT SMS.

“Karena tidak ada pembayaran, maka kami menuntut pihak PT SMS atau PT Amira untuk menyerahkan 3 Berkas SPH yang sudah diserahkan ke PT HMBL. Kalaupun harus dibayar oleh PT SMS harus menyesuaikan harga NJOP yang sekarang, nilainya sudah mencapai Rp 36 ribu. Tetapi kalau 3 SPH tanah tidak kembalikan, saya akan laporkan ke pihak kepolisian,” tandas Amin.

Menurutnya carut marut permasalahan ini berawal dari pemberian izin lokasi dari Bupati Bogor kala itu Rachmat Yasin (RY) kepada PT Sinar Maju Semesta (SMS) untuk memperoleh tanah seluas 15.450.000 M2 dalam rangka membangun Kota Mandiri Terpadu dan Agrowisata di Desa Sukaharja, Sukamulya, dan Wargajaya, Kecamatan Sukamakmur.

“Surat Keputusan Bupati Bogor nomor 591.1/001/00122/BPT/2012 ini hanya memakan waktu 28 hari, yakni dari proses pengajuan PT SMS nomor 001/SMS/IX/2012 tanggal 3 September 2012 dan ditetapkan oleh RY pada tanggal 1 Oktober 2012. Izin super kilat ini sempat menjadi bahan perbincangan sebab luasan yang cukup spektakuler 1.500 hektare,” ungkapnya.

Kondisi serupa dialami Sudirja selaku kuasa dari pemilik tanah Jhoni Chandra seluas 50 hektare di Kampung Gunung Leutik, Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur. Ia mengaku belum dibayar lunas senilai Rp 6 miliar lebih oleh PT Amira yang diduga milik mantan Bupati Bogor RY.

“Pada tahun 2013 saya hanya menerima pembayaran berupa DP Rp400 juta dari PT HMBL (pelaksana pengadaan tanah) oleh Karyadi Pandrek ditambah satu unit mobil Avanza yang kemudian ditarik lagi oleh pihak rental. Saat itu uang yang dikasih ke Pak Jhoni, kata Karyadi Pandrek selaku pengurus PT HMBL, merupakan titipan dari PT Amira yang dikuasakan untuk melakukan pembayaran ke pemilik tanah. Adapun sisa pembayaran senilai Rp6 miliar disarankan untuk ditagih langsung ke PT Amira memalui tim kuasanya Pak Burhanudin,” ungkap Sudirja kepada wartawan, kemarin.

Padahal, informasi yang ia dapatkan dari PT SMS proses pembayaran kepada PT Amira sudah lunas. Tetapi anehnya, kata dia, pembayaran ke pemilik tanah yang terkena pembebasan dihutang oleh PT Amira.

“Informasinya PT SMS selaku pemilik izin lokasi sudah melakukan pembayaran ke PT Amira, dibayar lunas per 100 hektare. Sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 kerap menanyakan ke Pak Burhanudin kapan dilunasi pembayarannya, kenapa saya ngotot nagih terus, karena berkas surat-surat tanah sudah diambil oleh PT SMS sementara pembayaran dihutang,” jelasnya. (*)

Tags: ,

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.