oleh

Ngeri, Empat Pelaku Pidana Perpajakan Kena Denda 12,2 Miliar

KOTA BEKASI, Beritapublik.co.id – Sebanyak empat orang pelaku pidana perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman denda dengan total Rp12,2 miliar dan pidana kurungan.

Kepala Kanwil DJP Jabar II, Yoyok Satiotomo mengatakan, vonis tersebut merupakan peringatan bagi pelaku tidak pidana perpajakan lainnya dan para wajib pada umumnya untuk tertib dan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

 

“Keempat pelaku pidana masing-masing yakni, A yang berdomisili di Cirebon, dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp4.263.239.940 (empat milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) melalui ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan,” ungkap Yoyok disela-sela kesibukannya di Hotel Horison Ultima Bekasi, melalui Media Gathering Kanwil DJP Jawa Barat II.

Selain itu, ketiga terdakwa antara lain, AN dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, AY dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan RS dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan. Bahkan, masing-masing dijatuhi pidana denda sebesar Rp8 Miliar lebih.

Yoyok menambahkan, Direktorat Jenderal Pajak melalui dukungan POLRI dan Kejaksaan, akan terus melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan guna mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN.

“Saya berharap, penegakan hukum yang tegas tersebut bisa menghasilkan efek jera bagi Wajib Pajak lain untuk tidak lagi main-main dengan hukum perpajakan di Indonesia,” pintanya.

Yoyok meminta agar masyarakat wajib pajak segera melaporkan SPT-nya dengan benar, jelas dan lengkap untuk menghindarkan diri dari pengenaan sanksi perpajakan.

BACA JUGA :  Rancangan Peraturan Cukai Kantong Plastik Sarat Kepentingan?

“Masih ada waktu bagi wajib pajak untuk membetulkan atau melaporkan jika masih belum sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum tindakan penegakan hukum dilakukan Ditjen Pajak,” tandasnya. (Nil/Len)