JAKARTA, Beritapublik.co.id – Pemerintah menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dapat menambal potensi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat penyebaran Virus Corona (Covid-19). Pemerintah memprediksi, Omnibus Law bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2 persen sampai 0,3 persen.
Ekonomi Tiongkok diprediksi akan tertekan di rentang 1 hingga 2 persen akibat penyebaran COVID-19. Hal tersebut dikarenakan aktifitas perekonomian di Tiongkok terhambat. Saat ini, kondisi itu tentu akan memberikan dampak ke Indonesia sebagai mitra dagang.
Pemerintah memprediksi koreksi ekonomi Tiongkok membuat ekonomi Indonesia turun di rentang 0,11 persen hingga 0,3 persen pada 2020. Namun, dengan pemberlakuan Omnibus Law, hal ini bisa menambal potensi penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut. Pemerintah, juga mentargetkan perekonomian di Indonesia tumbuh 5,3 persen pada tahun 2020.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengatakan, saat ini di Indonesia terlalu banyak aturan dan terlalu kaku hingga membuat Indonesia kalah dalam berkompetisi dengan negara lain.
“Kami sering kali justru membuat peraturan turunan yang terlalu banyak yang tidak konsisten, terlalu rigid dan mengekang ruang gerak kita sendiri. Menghambat kita dalam melangkah, mempersulit kita memenangkan kompetisi yang ada,” ungkap Jokowi seperti dilansir dari detik.com, Selasa (28/1).
Ketua Umum Forum Literasi (forumliterasi.org) Abdul H mengatakan, pemerintah saat ini perlu gerak cepat dalam menyelamatkan perekonomian Indonesia pasalnya, perekonomian dunia yang lesu dan ditambah adanya COVID-19 dan sudah terlihat jelas lesunya perekonomian di Inodonesia, kemarin pemerintah mencatat sudah ada 1,65 juta orang pekerja yang di PHK.
Melihat pentingnya hal tersebut, Abdul menegaskan, sebagai rakyat Indonesia pihaknya ingin turut ambil bagian dalam mendorong upaya perbaikan ekonomi. Salah satunya, dengan menghadirkan konten kreatif berupa video edukasi dalam rangka memberikan pencerdasan mengenai perekomonian Indonesia saat ini dan bagaimana solusinya dengan menghadirkan beberapa narasumber yang memiliki kapasitas tinggi dibidangnya.
“Tujuannya memberikan wawasan yang sangat penting bagi kita. Dengan begitu, kami semua dapat mengetahui apa itu Omnibuslaw serta manfaatnya guna memperbaiki kondisi perekonomian,” pungkasnya. (Aul/Len)
Komentar