BANDUNG, Beritapublik.co.id – Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Yudhiawan Wibisono, membuka langsung Rapat Koordinasi (Rakor) dan FGD Pemetaan Titik Rawan Korupsi Sektor Pendidikan Wilayah Jawa Barat, Selasa (02/08).
“Diadakannya Rakor dengan mengundang seluruh Sekda, Inspektur Kota dan Kadis Pendidikan beserta 13 KCD Provinsi Jawa Barat, antara lain bertujuan untuk menguatkan kembali komitmen pemberantasan korupsi di daerah, dan daerah perlu menyusun strategi pemberantasan korupsi, terlebih maraknya aduan terkait penyelenggaraan PPDB Online,” ujar Yudhiawan Wibisono dalam sambutannya.
Menurutnya, banyaknya aduan terkait penyelenggaraan PPDB Online terutama pada zonasi.
“bahwa pihaknya memiliki tugas utama untuk bertanggung jawab dalam membina pemkab/pemkot dalam upaya pencegahan korupsi dan membangun integritas ekosistem pendidikan,” jelasnya.
Selanjutnya Ia menuturkan, salah satu yang harus diketahui bahwa KPK bukan hanya menindak tapi juga memberikan edukasi dan mencegah korupsi lewat sistem pemerintahan. Edukasi dan pencegahan, menurutnya, harus terus dibangun di 27 kabupaten/ kota di wilayah Jawa Barat.
Sementara Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Asda II) Setda Kota Bekasi, Inayatullah mengatakan pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama, Forkopimda, Legislatif, aparatur pemerintah daerah, pusat, masyarakat hingga stakeholder lainnya, semua harus andil dalam rangka pemberantasan korupsi.
Lebih lanjut Inayatullah menyampaikan pemberantasan korupsi melalui pendekatan pendidikan masyarakat yaitu jejaring pendidikan formal dan informal, Melalui pendekatan ini diharapkan dapat mempengaruhi mindset dan culture set segenap elemen masyarakat sehingga orang tidak ingin korupsi. Yang kedua melalui pendekatan pencegahan yaitu dengan sararan adanya perbaikan, penguatan dan koreksi sistem.
Pihaknya juga sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi RI, diharapkan adanya perbaikan secara bersama dalam pelaksanaan PPDB di lapangan agar prinsip keadilan dapat diwujudkan, Sosialisasi yang masif dan efektif sangat penting untuk memastikan pemahaman masyarakat terkait seleksi PPDB sistem zonasi, sehingga dikemudian hari pelanggaran dapat diminimalisir. (Ndi/Rs)
Komentar