KOTA BEKASI, Beritapublik.co.id – Memastikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama, Komisi III DPRD Kota Bekasi adakan rapat koordinasi Rencana Kerja (Renja) tahun 2027 dengan Jajaran dan direksi BUMD Se Kota Bekasi, di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (01/04).
Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menyatakan bahwa rapat koordinasi itu merupakan langkah awal ekspos kerja, sebelum memasuki pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
“Hari ini jadwal rapat dengan mitra kerja BUMD terkait Renja 2027. Pembahasan mengalir saja, terutama mengenai target kerja dan persoalan pelayanan masyarakat, serta kontribusi PAD yang akan mereka sumbangkan ke Kota Bekasi,” ujar Arif saat ditemui usai rapat di Gedung DPRD Kota Bekasi.
Dalam pertemuan tersebut, Arif memberikan catatan keras terkait pola komunikasi antara jajaran direksi BUMD dengan legislatif.
Menurutnya, masih banyak direktur yang tidak memperbarui informasi, mengenai perubahan kontrak maupun kendala operasional kepada Komisi III.
Kurangnya komunikasi ini berdampak pada terhambatnya usulan penyertaan modal. Arif mengungkapkan, adanya keterlambatan pengajuan yang mengakibatkan anggaran tersebut tidak dapat terserap maksimal pada tahun berjalan.
“Penyertaan modal yang tidak beres tahun ini menjadi kendala karena komunikasi yang kurang, akhirnya pengajuan telat. Kami tekankan agar penyertaan modal tahun 2026 yang tidak lolos, bisa digunakan sebaik-baiknya di tahun 2027. Kami akan kawal terus,” tegas Arif.
Komisi III membedah progres dari lima entitas usaha milik Pemkot Bekasi, yakni PT Sinergi Patriot Bekasi, BPRS Patriot Bekasi, PT Mitra Patriot (PDMP), PT Migas, dan Perumda Tirta Patriot.
Arif berharap, melalui penyusunan kinerja yang lebih tertata, seluruh BUMD dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan kota. (Adv/Stn)
Komentar