oleh

Pancasila di Tengah Kebisingan : Krisis Makna dalam Pusaran Informasi Pesimistis

Ada sesuatu yang terasa aneh setiap kali 1 Juni datang. Upacara digelar, pidato
dibacakan, bendera merah putih dipasang rapi. Namun begitu layar gawai hidup kembali yang menyerbu adalah rentetan berita bernada kecewa, komentar sinis tentang program pemerintah, hingga meme yang membenturkan simbol-simbol
kebangsaan dengan realita yang dianggap gagal.

Pancasila hadir sebagai ritual, tapi
terasa semakin jauh sebagai panduan hidup. Pertanyaannya bukan lagi apakah nilai – nilai Pancasila masih relevan? melainkan mengapa terasa begitu mudah tenggelam dalam arus informasi yang kita produksi sendiri setiap hari.

Informasi Berlimpah, Makna Menipis
Neil Postman, dalam Amusing Ourselves to Death (1985), kurang lebih
mengatakan dan memperingatkan bahwa ancaman terbesar bagi sebuah masyarakat bukan datang dari penguasa yang menyembunyikan kebenaran, melainkan dari kondisi di mana manusia dibanjiri begitu banyak informasi hingga kebenaran tenggelam dalam kerumunan konten yang tidak bermakna.

Postman menulis itu sebelum era media sosial. Bayangkan apa yang akan dia katakan hari ini. Kita hidup dalam kondisi yang oleh Luciano Floridi disebut sebagai information overload atau kelebihan informasi yang bukan hanya melelahkan secara kognitif, tapi juga merusak kapasitas kita untuk membedakan mana yang substantif
dan mana yang sekadar berisik. Dalam ekosistem informasi seperti ini, narasi yang paling keras, paling dramatis, dan paling mudah dicerna akan selalu menang tapi bukan narasi yang paling benar atau paling bermakna.

Pancasila, sebagai sistem nilai yang menuntut refleksi dan penghayatan,
hampir pasti kalah bersaing dengan konten yang menawarkan kepuasan instan berupa kemarahan, kesedihan, atau kelucuan. Ini bukan soal generasi yang tidak nasionalis. Ini soal arsitektur informasi yang kita bangun bersama, yang memang tidak dirancang
untuk menumbuhkan kedewasaan berpikir.

Pesimisme Sebagai Produk Budaya

Fenomena yang menarik perhatian bukan hanya soal banyaknya informasi,
tapi soal nadanya. Dalam kajian komunikasi politik, framing theory yang
dikembangkan Erving Goffman dan kemudian diperluas oleh Robert Entman
menjelaskan bahwa cara media membingkai sebuah isu menentukan bagaimana publik memahami realita. Jika framing yang dominan adalah kegagalan, korupsi, dan ketidakmampuan pemerintah maka itulah realita yang akan diyakini publik, lepas dari fakta di lapangan.

BACA JUGA :  FBR Kota Bekasi Deklarasikan Dukungan Terhadap Jokowi - Maruf

Ini bukan pembelaan buta terhadap kebijakan pemerintah pun namun kritik
adalah vitamin demokrasi, dan jurnalisme investigatif adalah salah satu bentuk komunikasi paling mulia yang ada. Masalahnya muncul ketika kritik berubah menjadi diksi yang tidak lagi bicara soal kebijakan, tapi soal identitas ketika “program ini gagal” berubah menjadi “negara ini memang tidak bisa maju,” ketika evaluasi bergeser menjadi kutukan.

Puncaknya muncul dalam beberapa waktu terakhir melalui film Pesta Babi
sebuah karya yang memilih diksi dan narasi cenderung kebencian sinis dan paling menelanjangi untuk menggambarkan kondisi sosial-politik Indonesia. Terlepas dari nilai artistiknya, pilihan diksi dan framing dalam karya semacam ini bekerja seperti racun yang lambat. Membentuk persepsi kolektif bahwa sistem ini sudah terlalu rusak
untuk diperbaiki, bahwa partisipasi warga tidak ada artinya dan harapan adalah kemewahan yang naif.

Dalam tradisi cultural studies, Stuart Hall mengingatkan kita bahwa teks
termasuk film tidak pernah netral. selalu memuat posisi ideologis dan penonton yang tidak kritis akan menelan posisi itu tanpa sadar. Ketika suatu film populer secara konsisten menawarkan gambaran Indonesia sebagai panggung tragedi permanen dan tidak sekadar menggambarkan realita tapi membentuknya.

Degradasi Nilai yang Tidak Kedengaran
Yang paling berbahaya dari krisis ini adalah tidak berbunyi. Tidak ada
ledakan, tidak ada pengumuman, tidak ada momen tunggal yang bisa dijadikan
penanda. Degradasi nilai berlangsung perlahan seperti erosi pantai yang baru terasa setelah batu besar runtuh ke laut.
Jürgen Habermas berbicara tentang ruang publik (public sphere) sebagai arena di mana warga negara membangun konsensus melalui komunikasi yang rasional dan setara.

Namun apa yang terjadi jika ruang publik itu dikuasai oleh logika klik, logika engagement, dan logika konflik? Yang tersisa bukan deliberasi, melainkan
pertunjukan. Warga tidak lagi berdialog, mereka berperforma satu sama lain.

BACA JUGA :  Sidak Kebeberapa Tempat, Forkopimda Kota Depok Tak Temukan Pelanggaran

Pancasila lahir justru dari tradisi deliberasi itu. Sidang BPUPKI adalah contoh luar biasa tentang bagaimana orang-orang dengan latar belakang berbeda agama, etnis, kelas sosial, ideologi duduk bersama dan mencari titik temu.

Soekarno menamainya sebagai philosophische grondslag, fondasi filosofis yang digali dari bumi Indonesia sendiri. tidak datang dari langit dan tidak muncul dari monolog satu
orang namun adalah hasil percakapan yang serius. Kita mewarisi hasil percakapan itu, tapi tampaknya kita sedang kehilangan kemampuan untuk melanjutkannya. Yang kita lakukan sekarang lebih banyak berteriak dalam ruang gema masing-masing, echo chambers yang diperkuat algoritma
media sosial daripada benar-benar mendengar satu sama lain.

Komunikasi Politik yang Kehilangan Pusat Gravitasi 

Dari sudut pandang komunikasi politik, situasi ini mencerminkan apa yang
disebut sebagai krisis legitimasi naratif. Sebuah negara tidak hanya membutuhkan konstitusi dan hukum membutuhkan cerita bersama yang membuat warganya merasa bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka masing – masing.

Benedict Anderson menyebut bangsa sebagai imagined community suatu
komunitas yang terhubung bukan oleh pertemuan fisik, tapi oleh imajinasi bersama tentang identitas dan nasib yang sama. Masalahnya, imajinasi bersama ini harus terus-menerus dipelihara melalui narasi.

Dan narasi itu kini sedang dalam kompetisi yang sangat tidak seimbang dengan konten-konten pesimistis yang jauh lebih viral. Ironisnya, negara sendiri sering kali tidak cukup piawai dalam pertarungan narasi ini.

Kampanye-kampanye resmi tentang nilai kebangsaan kerap hadir dalam format yang kaku, moralistis, dan terasa seperti ceramah dan sesuatu yang justru
membuat generasi muda semakin menjauh. Di sisi lain, konten-konten yang menjelek – jelekkan kondisi bangsa hadir dalam format yang menghibur, emosional, dan mudah
dibagikan.

Ini adalah kekalahan komunikatif yang serius dan kekalahan dalam perang
narasi jangka panjang dan bisa lebih merusak dari kekalahan dalam perang
sesungguhnya.

Pancasila Bukan Nostalgia, Tapi Orientasi

Merayakan Hari Lahir Pancasila bukan berarti menutup mata terhadap
masalah. Justru sebaliknya, nilai-nilai Pancasila adalah alat untuk mengkritik realita bukan sekadar menghiasnya. Ketuhanan yang adil berarti menolak intoleransi.

BACA JUGA :  Disperkimtan Kota Bekasi Raih Peringkat Tiga Dalam Ajang Internasional

Kemanusiaan yang beradab berarti menolak politisasi identitas. Persatuan Indonesia berarti menolak fragmentasi sosial yang sengaja dipelihara untuk kepentingan elektoral.

George Gerbner melalui cultivation theory, menunjukkan bahwa konsumsi
media jangka panjang membentuk persepsi kita tentang realita secara mendasar. Jika kita terus-menerus mengonsumsi konten yang menggambarkan Indonesia sebagai
bangsa yang tidak bisa diselamatkan, maka lama-kelamaan itulah yang akan kita percayai dan yang lebih berbahaya, itulah yang akan berhenti kita lawan.
Pesimisme yang tidak produktif bukan hanya tidak membantu namuan musuh
terhadap perubahan itu sendiri.

Merebut Kembali Narasi

Pada akhirnya, pertarungan untuk Pancasila hari ini adalah pertarungan untuk narasi. Bukan narasi yang menghapus kritik bukan juga narasi yang menyembunyikan masalah akan tetapi narasi yang menawarkan orientasi di tengah kekacauan yang
memungkinkan kita mengakui kebobolan tanpa kehilangan kompas.
Ini adalah tugas yang tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

Dalam tradisi demokrasi deliberatif yang diimpikan Habermas, warga negara
termasuk akademisi, jurnalis, kreator konten, hingga orang tua yang mendampingi anaknya bermedia sosial semuanya adalah aktor dalam ekosistem komunikasi.

Kita semua berkontribusi pada narasi yang kita hirup bersama. Maka pertanyaan yang paling tepat untuk direnungkan di Hari Lahir Pancasila
bukan “apakah Pancasila masih relevan?” Pancasila tetap relevan selama kita mau jujur menggunakannya.

Pertanyaan yang lebih mendesak adalah narasi seperti apa yang sedang kita bangun dan ke mana narasi itu sedang membawa kita? Jawaban atas pertanyaan itu tidak ada dalam upacara dan ada dalam pilihan kata yang kita buat setiap hari serta dalam komentar yang kita tulis, konten yang kita bagikan dan percakapan yang kita mulai atau kita akhiri. Pancasila, bagaimanapun
tidak pernah hanya tentang tanggal 1 Juni tapi tentang apa yang kita pilih untuk dipercayai tentang satu sama lain.

Oleh : Syurya Muhammad Nur
(Dosen Ilmu Komunikasi dan Koordinator Matakuliah Pancasila Universitas Esa Unggul)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed