BOGOR – Perhelatan pilkada semakin menarik dalam pekan ini di wilayah timur Kabupaten Bogor. Dua tokoh digadang-gadang untuk duduk sebagai Calon Wakil Bupati Bogor dalam Pilkada tahun depan. Kedua nama tokoh dilambungkan sejumlah tokoh dari dua kelompok berbeda. Masing-masing kelompok mengklaim, tokoh yang mereka usunglah yang paling cocok mendampingi calon bupati.
Jani Ginting, SE, Ketua Jaringan Solidaritas Bogor Timur (JaS Botim), menyatakan, menggerakkan arus bawah untuk mengusung bakal calon dalam proses demokrasi adalah sah-sah saja. Harapan bahwa dengan jalan seperti itu sang tokoh yang diusung kelihatan memiliki dukungan dari bawah pun adalah sesuatu yang lumrah.
“Tetapi sesuatu yang sah juga jika calon bupati yang sudah mendeklarasikan akan maju dalam Pilkada untuk memiliki tehnik tersendiri untuk memilih calon wakil bupati pasangannya,”kata Jani Ginting yang juga mahasiswa Program Magister Management di salah satu universitas swasta. Sabtu (21/10).
Opini-opini yang berseliweran di media massa terkait dukungan terhadap tokoh tertentu tidak akan serta merta dijadikan patokan untuk meminang sang tokoh. Aksi-aksi deklarasi ormas atau kelompok masyarakat terhadap tokoh yang mereka usung pun, tidak serta merta menggoda calon bupati untuk memilihnya sebagai wakil.
Banyak faktor seorang calon bupati dalam menetapkan pasangannya. Di antaranya, bisa jadi terkait dengan pendanaan selama massa kampanye. Jika seseorang tokoh memiliki dana yang lumayan dan mampu mendanai kampanye untuk merebut suara terbanyak, boleh jadi menjadi pertimbangan untuk meminangnya.
Dukungan politik juga lazimnya menjadi salah satu faktor seorang calon bupati dalam memilih pendampingnya. Apalagi, partai pengusung calon bupati tidak memiliki kursi yang cukup untuk mengusung pasangan calon. Sehingga, harus berkoalisi dengan partai lain. Tentu, calon wakil yang dipilih adalah yang didukung parpol pendukung.
Elektabilitas calon wakil bupati, menurut Jani Ginting, SE, merupakan hal yang sangat penting bagi seorang calon bupati dalam menentukan pasangan wakilnya. Elektabilitas tersebut tentunya tidak diukur dari opini-opini yang berseliweran di media sosial. Tidak juga diukur dari seberapa banyak ormas mendukung. Namun, diukur secara ilmiah dan biasanya survey dilakukan lembaga independen.
“Dari gambaran tersebut, tidak mengherankan jika banyak dalam Pilkada di daerah lain, nama-nama yang sudah digadang-gadang justru kemudian tidak terpilih sebagai calon. Hal serupa bisa juga terjadi dalam Pilkada Bogor mendatang. Tapi politik cair. Apa saja bisa terjadi. Jadi, tokoh yang merasa belum memiliki modal di antara faktor-faktor tadi, jangan juga berkecil hati. Tetaplah berjuang di alam demokrasi sekarang,” tambahnya. (Ns).
