oleh

Seleksi Calon Dirum PDAM Tirta Patriot Dipertanyakan

KOTA BEKASI, Beritapublik.co.id – Seleksi pencarian calon Direktur Umum (Dirum) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi, dipertanyakan.

Pasalnya, kursi jabatan Dirum PDAM Tirta Patriot tersebut, nantinya kosong pada Juni 2019. Hal ini, karena, seleksi dilakukan. Panitia seleksi (Pansel), tengah melakukan tahapan mulai dari verifikasi data administrasi, hingga tersaringnya lima calon kandidat.

Seleksi fit and properties yang berlangsung di Hotel Santika Mega City Bekasi, belum lama ini, Kamis (11/4), diikuti lima calon Dirum, yakni Sugito, Sugiyanto, Toro Tomongo, Imam Ali Fariyadi dan Muhaimin, setelah kelimanya dinyatakan lolos administrasi oleh panseldirum.

Berdasarkan informasi yang telah didapat, ada beberapa calon Dirum yang masih aktif sebagai pengurus partai politik, serta pengawas di lembaga pemerintah lainnya.

Padahal, jika mengacu sesuai Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, syarat untuk menjadi seorang direksi pada BUMD tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah dan anggota legislatif.

Sementara itu, pada pasal 65 ayat 2 huruf F dan pasal 67 ayat 1 ditegaskan bahwa, calon direksi tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai dewan pengawas atau anggota komisaris, dan memangku jabatan rangkap yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Chairoman J. Putro meminta, supaya Wali Kota Bekasi dapat memahami regulasi secara selektif. Pasalnya, jika BUMD diisi oleh kepentingan politik sesaat, imbasnya yaitu pendapatan asli daerah dari BUMD.

 

“Hal ini menjadi bagian dari integritas Wali Kota dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ada, khususnya untuk menjamin BUMD dari kepentingan politik sesaat. Apalagi, kegiatan ini berkaitan dengan PAD yang dihasilkan BUMD,” tuturnya ketika dihubungi pada Senin (27/5).

 

BACA JUGA :  Gebyar dan Santuni 60 Anak Yatim di Milad Konco Dulur Seniman

Ditambahkan Chairoman, kegiatan ini merupakan solusi yang tepat bagi Wali Kota Bekasi guna melakukan evaluasi terhadap BUMD di Kota Bekasi, baik itu Direksi maupun Badan Pengawas.

“Semua kembali ke Wali Kota Bekasi. Sebagai Pengawas di dewan (DPRD Kota Bekasi) sifatnya tidak memaksa, yang lebih otoritatif itu langsung ada Gubernur atau Mendagri (Menteri Dalam Negeri), artinya apakah laporan itu langsung sampai kesana atau tidak,” tegas Chairoman.

Tak hanya itu, PDAM Tirta Patriot dilihat dari cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat, masih jauh dari target Millenium Development Goals (MDGs), serta melayani 45 persen jumlah penduduk Kota. Saat ini, PDAM Tirta Patriot baru bisa melayani 33.000 pelanggan di Kota Bekasi dari jumlah Penduduk 2,7 Juta Jiwa.

Hingga berita ini diturunkan, panseldirum Asisten Daerah (Asda) II bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan dan Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bekasi, enggan menanggapi soal proses seleksi calon Dirum PDAM Tirta Patriot yang telah dilakukan.

Kendati demikian, informasi seleksi juga wajib diumumkan oleh pansel, mulai dari penjaringan hingga hasil uji kompetensi calon Dirum di media elektronik ataupun massa. Informasi tersebut sesuai dengan pasal 56 Permendagri nomor 37 tahun 2018 terkait, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. (Len)