oleh

Hoaks Musuh Bersama dan Jurnalistik Diminta Independen

JAKARTA, Beritapublik.co.id – Perhimpunan Mahasiswa Jakarta (PMJ), menggelar bersama Kantor Beritapublik.co.id menggelar diskusi bertajuk “Peran Media Massa dan Millenial dalam Mengawal Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf” sebagai upaya membangun informasi yang bersifat konstruktif dan solutif. Tidak saja bagi masyarakat namun juga bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang saat ini sedang menjalankan masa kepemimpinannya untuk periode kedua.

“Maka saat ini bukan lagi masalah infrastruktur yang harus dibangun namun harus memulai inovasi-inovasi baru demi berjalannya perjalanan bangsa. Itu tidak bisa dilepaskan dari peran Media Massa dan Millenial,” ujar Peri Sanjaya saat memimpin jalannya Diskusi Publik yang digelar di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (19/11) kemarin.

Menurut Peri, peran media massa yang saat ini banyak dilakukan oleh generasi milenial harus bisa menjadi gerbang ilmu dan informasi kepada khlayak ramai. Sebab mencermati pesatnya teknologi millenial di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, terutama penggunaan media sosial yang masif, menjadi perhatian utama bagi kebutuhan informasi masyarakat sekaligus maraknya informasi hoaks yang justru destruktif bagi citra pemerintah, Inilah yang harus menjadi perhatian bersama.

Terkait dengan hal, Karyono Wibowo, Pengamat Politik dari Indonesian Public Intitute (IPI) mengatakan, media massa harus memiliki tanggung jawab merespon hal-hal yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat.

“Media harus menjadi penyeimbang serta harus menjadi peayan public untuk memberikan informasi-informasi yang relevan dan bisa di nikmati masyarakat. informasi konstruktif dan solutif,” katanya.

“Pers adalah bagian dari masyarakat yang harus didukung untuk mengotrol jalannya pemerintah, mengawal jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pers harus bisa menjadi penyeimbang dimana di salah satu sisi, harus membantu pemerintah menjadi control, dan pers juga harus bisa menjadi media informasi kepada masyarakat,” tandasnya.

BACA JUGA :  Kepulangan Habib Rizieq di Nanti Umat Islam

Senada dengan Karyono, Sekretaris PWI DKI Jakarta, Kesit B.Handoyono menyatakan bahwa tantangan pers hari ini semakin berat dengan adanya media social yang begitu banyak dengan arus golabalisasi yang makin cepat. Situasi ini, menurut Kesit, menjadikan pers harus bisa menjadi penyeimbang.

“Pers Harus bisa memberikan informasi yang relevan dengan mengkroscek berita tersebut supaya tidak menjadi hoax. Selain itu dalam pers harus bisa menguji kebenaran berita-berita yang bertebaran di kalangan masyarakat sehingga bisa meminimalisir berita yang tidak semestinya,” ujar Kesit.

Sebab, menurut Kesit, selain sebagai media informasi, pers punya tanggung jawab kepada masyarakat sebagai agent control, agent untuk mendidik masyarakat mendapatkan berita yang murni.

“Ada berbagai regulasi yang mengharuskan pers memberikan berita yang tidak sesuai fakta, karena jika pers memberikan berita yang tidak sesuai dengan fakta atau hoax maka itu akan mendapatkan sanksi dari regulasi yang ada. Dalam hal ini, Pers memiki pelayanan informasi dengan berbagai kode etik yang harus dijalankan oleh semua jurnalistik,” paparnya.

Kesit menegaskan, kalau di media itu yang bertanggung jawab sebenarnya bukan wartawan tetapi penanggungjawab media, sehingga, ketika berita itu beredar di Masyarakat, maka sepenuhnya yang bertanggung jawab adalah penanggung jawab. “Sementara jika bicara kode etik, maka semua wartawan itu, seperti Pemred, Redaksi, dan wartawan semua terikat oleh satu kode etik,” tandasnya.

Berbeda dengan dua narasumber sebelumnya, Helmi Fajar Andrianto MSID, Plt Kabag Pelayanan Informasi Biro Humas Kementerian Kominfo RI mengatakan hadirnya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merubah hubungan antara pers dengan pemerintah. Pembredelan terhadap media yang dilakukan di periode sebelum adanya UU tersebut sudah tidak ada lagi. “Kominfo berkomitmen mendukung pelaksanaan UU 40 Tahun 1999 dengan MoU dan koordinasi yang telah dijalankan selama ini bersama Dewan Pers,” kata Helmi.

BACA JUGA :  Menebar Kebaikan di Bulan Ramadhan, BPJS Kesehatan Bersyukur dan Berbagi Untuk Sesama

Menurutnya, saat ini, hoax adalah isu global yang harus dihadapi bersama, tidak hanya pemerintah tetapi juga seluruh elemen masyarakat. “Merujuk dari data Hootsuite di Januari 2019, kurang lebih 160 juta rakyat Indonesia mengakses internet, sehingga jika tidak hati-hati akan berpotensi kena dampak hoaks. Diharapkan media jurnalistik dapat menjadi clearing house dan menjadi rujukan masyarakat untuk mendapatkan klarifikasi informasi yang benar dan sesuai fakta,” terang Helmi.

Oleh sebab itu, bagi Helmi, seorang jurnalis harus bisa meneliti kebenaran berita serta melakukan cek dan ricek informasi yang akan disampaikannya sehingga membedakannya dengan informasi-informasi lain yang memang bukan produk jurnalistik. Helmi pun meminta kepada generasi millenial yang berprofesi sebagai Jurnalis atau wartawan untuk dapat mengoptimalkan perannya dalam menangkal hoaks sampai ke akar-akarnya

Kendati begitu, menurut Helmi, pemerintah saat ini berorientasi pada pelayanan. Sehingga sebagai ASN juga dituntut untuk bisa memberikan pelayanan terkait dengan informasi publik kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi publik yang utuh.

“Saat ini pemerintah melakukan strategi diseminasi informasi kepada masyarakat salah satunya melalui narasi tunggal. Informasi strategis yang akan disampaikan kepada masyarakat hanya bersumber pada satu narasi, sehingga masyarakat tidak bingung dengan informasi atau data yang beredar,” tandasnya.

Sementara itu, terkait dengan peran millenial dalam pengawalan pemerintahan Jokowi, pegiat millenial, Reza Pahlevi, memaparkan, hampir di seluruh belahan dunia manapun ,anak muda selalu mengambil peran penting dalam setiap momentum perubahan dinegaranya. Menurut Reza, Indonesia di abad 20, yang mana sumpah pemuda menjadi pemantik persatuan dan kesatuan bangsa dapat menjadi pemantik untuk memproklamirkan kemerdekannya.

“Pemuda harus bisa menjadi orang-orang yang selalu berfikir solutif karena dalam diri pemudalah benih-benih intektulaitas itu tumbuh subur dan segar. Pemuda harus bisa mengkaji setiap permasalahan yang ada supaya bisa membantu bangsa dan Negara, mengahadapi bonus demografi yang mana ini yang dicita-citakan semua Negara,” ungkapnya. (Adv)

News Feed