oleh

Masukan Beberapa Gagasan Dalam Prolegnas, Fraksi PPP Ajukan RUU Perlindungan Dan Pemberdayaan Anak Yatim Dan Terlantar

JAKARTA, Beritapublik.co.id – Sebagai lembaga legislatif yang diantaranya memiliki fungsi legislasi, lembaga DPR RI juga rutin menggagas berbagai regulasi didalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) untuk mencapai Welfare State (Negara yang sejahtera) melalui Undang-Undang. Baik dengan cara menghidupkan Undang-Undang baru ataupun merevisi Undang-Undang yang lama.

Kesempat tersebut dimiliki oleh semua fraksi yang ada di DPR. Saat ini kesempatan tersebut dipergunakan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk memasukkan beberapa gagasannya bagi kemajuan bangsa.

Salah satu contoh yang sedang diperjuangkan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara lain mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) perlindungan dan pemberdayaan anak yatim dan anak terlantar di Baleg DPR RI.

“RUU inisiatif ini muncul dari gagasan DR. H. Syamsurizal, SE, MM yang berprofesi sebagai Anggota DPR RI Fraksi PPP dapil Riau 1,” ujar Andra Bani Sagalane selaku ketua departemen DPP PPP, Jumat (6/12).

Lebih lanjut Andra mengungkapkan, Menurutnya, gagasan itu sangat agamis dan milenial. Karena dalam setiap agama menganjurkan umatnya untuk mengasihi sesama.

“Untuk saat ini yang menjadi fokus pak Syam adalah mensejahterakan anak yatim dan anak terlantar, yang mereka bisa diartikan termasuk kaum muda. Dan Ide Pak Syam sangat keren menurut saya,” ungkap Andra yang juga sebagai staf ahli H.Syamsurizal.

Selain itu, Andra juga menjelaskan, bahwa kata-kata anak yatim sering kali dilihat dalam Al-Qur’an dan Hadist, juga dikitab suci injil dan kitab suci agama lain. Namun, dirinya belum melihat kata-kata anak yatim itu ada didalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa perlu dijabarkan melalui Undang-Undang secara detail sebagai turunan dari Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

BACA JUGA :  Semarak 17 an "Sekang Dewek Nggo Dewek" Makorem 071/Wijayakusuma

Ia juga menambahkan, sejak Indonesia merdeka hingga saat ini berusia 74 tahun, konstitusi kita sudah mengalami empat kali Amandemen. Tetapi, pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 tetap berdiri kokoh sebagai bukti bahwa negara sepakat untuk mengurus mereka.

Jadi, jika memang RUU ini dapat masuk prolegnas, nantinya akan menyebutkan dengan jelas kriteria anak yatim dan anak terlantar. Lalu RUU ini akan melahirkan badan resmi dari negara yang dapat memberi jaminan perlindungan dan pembinaan kepada anak yatim dan anak terlantar.

Yang tidak kalah penting juga, masih kata Andra, ialah didalam RUU ini akan muncul legal standing yang tegas terkait sanksi pidana kepada pihak-pihak yang membiarkan anak yatim dan anak terlantar.

Ia mencontohkan, Jika dalam persidangan kasus pidana seorang saksi juga dapat diberi sanksi pidana jika menurut hakim saksi tersebut melakukan pembiaran sehingga terjadinya tindak pidana. maka begitu juga didalam RUU ini, jika ada pihak yang sudah mengetahui bahwa ada anak yatim dan anak terlantar disekitarnya, namun malah dibiarkan saja serta tidak dibantu, maka pihak tersebut dapat dipidana.

Jadi, pengurus Rukun Tetangga (RT) menurutnya perlu juga diberi fasilitas yang maksimal untuk mendata lingkungannya. Untuk mengetahui ada berapa banyak anak yatim yang hidupnya kesusahan, serta anak terlantar yang tidur dikolong jembatan, difasilitas-fasilitas umum, dan dipinggir-pinggir kali diwilayah administratif yang ia pimpin. Lalu data tersebut wajib dilaporkan kepada badan resmi negara.

“Dan nantinya, Jika terjadi sidak dan ternyata dilingkungan tersebut didapati masih ada anak yatim yang kesusahan dan anak terlantar, karena lolos dari pendataan pengurus RT, maka dia dapat dipidana,” jelasnya.

Andra juga menilai, RUU ini juga sangat berguna bagi seorang perempuan yang ekonominya tidak berkecukupan, dan ketika dia sedang hamil namun suaminya meninggal dunia sehingga dia menjadi seorang janda miskin, Maka janin didalam rahim tersebut adalah seorang anak yatim.

BACA JUGA :  Selama PSBB Satpol PP, TNI-Polri Lakukan Patroli Dalam Kota

Dan menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM, janin tersebut sudah dianggap sebagai subjek hukum. Artinya, dia mempunyai hak asasi untuk hidup. Kemudian ketika dia lahir, negara akan menyiapkan tunjangan hidup yang layak untuknya. Agar tidak menjadi anak terlantar.

“Jadi negara cukup memberikan secara rutin kebutuhan anaknya saja, tidak perlu ibunya. Tetapi pasti si ibu sudah merasa tertolong,” imbuhnya.

Selain itu, Negara juga wajib menindak tegas bagi lembaga-lembaga Nirlaba yang menghimpun dana dan mengatasnamakan anak yatim, namun dana itu malah untuk menguntungkan diri sendiri.

“Jadi negara tidak boleh hanya bersepakat saja tetapi tidak ada aplikasi yang nyata. Negara harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melindungi anak yatim dan anak terlantar,” tutupnya. (Ndi/Nil).

News Feed