oleh

DPRD Kota Solok Berikan 6 Poin Rekomendasi Saat LKPJ Walikota

PADANG, Beritapublik.co.id – Sidang Paripurna DPRD Kota Solok buahkan 6 rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Solok Tahun 2020.

“DPRD Kota Solok menyoroti 6 OPD yang belum mampu merealisaskan target 100 persen Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah TA 2020 dan belum mampu mengoptimalkan anggaran yang tersedia,” hal tersebut diungkapkan Juru bicara DPRD Kota Solok, Rika Hanom usai sidang Paripurna, Senin (31/05).

Menurutnya, adanya Pendapatan Daerah (retribusi) yang realisasinya mengalami kekurangan dalam jumlah yang tidak kecil.

“Untuk itu, kedepannya Walikota Solok harus lebih tegas dan aktif mendorong seluruh OPD agar mampu merealisasikan target Pendapatan Daerah juga meningkatkan kemampuan seluruh OPD dalam mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk belanja pembangunan dan meningkatkan SDM aparatur pengelola Pendapatan Asli Daerah,” kata Jubir DPRD Kota Solok.

Berikut nama – nama OPD yang diberikan rekomendasi oleh DPRD Kota Solok:

1. Dinas Pendidikan hasil rekomendasi sebagai berikut: agar Walikota menegaskan untuk melakukan pemerataan SDM guru melalui rotasi atau mutasi guru, serta pemerataan sarana dan prasarana sekolah dan memberikan perhatian khusus kepada sekolah yang bukan sekolah pilihan, menekankan kepada sekolah-sekolah yang bukan sekolah pilihan untuk menonjolkan program unggulan supaya dapat menarik peminat dari masyarakat untuk sekolah disekolah tersebut.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hasil rekomendasikan sebagai berikut: agar walikota menegaskan dengan tidak terealisasinya kegiatan yang dananya bersumber dari APBD, Walikota harus melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD terkait yang tidak profesional dan tidak tepat waktu dalam merealisasikan kegiatan ini sesuai dengan ketentuan sehingga proses pembebasan penyelesaian permasalahan pengadaan tanah. Dinas PUPR harus bertindak cepat atas pengaduan-pengaduan dari masyarakat dan juga harus bertindak tegas terhadap tanah Fasum/ Fasos yang masih dikuasai oleh pemilik tanah yang lama, serta mendorong Dinas PUPR untuk melakukan perawatan berkala terhadap jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan-jalan protokol dan jalan-jalan lingkungan masyarakat.

BACA JUGA :  Kantor Wali Kota Solok, Disambangi KPK Ada Apa?

3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hasil rekomendasi sebagai erikut: agar Walikota menyediakan data yang konkret mengenai kegiatan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) serta membangun gedung perkantoran yang representatif bagi OPD yang belum memiliki gedung (seperti Satpol PP, Dinas Perkim, Dinas Kominfo dan lain – lain).

4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan hasil rekomendasi sebagai berikut: agar Walikota menegaskan melakukan pendataan dan penertiban pasar sesuai dengan jenis dagangan serta mengembalikan fungsi jalan yang ada didalam area pasar dan dituntut OPD terkait untuk segera menindak lanjuti atas tunggakan retribusi parkir, wc dan retibusi lainnya dan tidak menunjuk kembali pengelola yang masih menunggak.

5. Dinas Lingkungan Hidup hasil rekomendasi sebagai berikut: agar Walikota menegaskan segera menindaklanjuti aduan masyarakat baik langsung maupun melalui media sosial serta melengkapi alat operasional di Dinas Lingkungan Hidup seperti mobil crane, alat pengolah lumpur tinja dan kelengkapan alat safety petugas kebersihan.

6. Dinas Pariwisata hasil rekomendasi sebagai berikut: agar Walikota menegaskan kepada Dinas Pariwisata untuk lebih fokus membenahi Pulau Belibis yang merupakan ikon wisata Kota Solok serta memberikan ruang terhadap seniman dan memberdayakan potensi seniman yang ada di Kota Solok. (Adv/Hum).

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed