KOTA BEKASI, Beritapublik.co.id – Koordinator Forum Komunikasi Intelektual Muda Bekasi (Forkim), Mulyadi menegaskan belakangan ini tingkah para Wakil Rakyat Kalimalang (DPRD Kota Bekasi) terlihat seperti tidak fokus dalam bekerja, mengemban amanah yang sudah diberikan masyarakat.
“Dalam sistem Negara yang memiliki Lembaga keterwakilan berangkat dari pada teori rakyat, justru berubah menjadi persepsi negatif publik yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Selain tidak pernah surut akan citra buruk sebagai Anggota Legislatif namun saat ini terjebak dalam finansial kepentingan Pribadi dibandingkan mengedepankan kepentingan rakyat. Untuk itu, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi 2024 ganti Anggota DPRD yang tidak becus bekerja,” tegas Mulyadi, melalui pesan tertulisnya ke redaksi Beritapublik.co.id, Rabu (18/05).
Menurut Mulyadi, saat ini Anggota DPRD tidak dapat dipercaya dalam menyampaikan pandangan politik kepada publik dikarenakan langgengnya sentimen negatif publik terhadap Anggota DPRD tentu beralasan, karena ketidak mampuan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.
“Dengan kata lain, gagal mendefinisikan atau merumuskan suatu kebijakan, maka dengan sendirinya akan merugikan rakyat terlebih jika menilik kinerja Anggota Dewan Kota Bekasi yang jauh dari kata memuaskan. Apalagi belakangan ini mereka sibuk dengan melakukan Kunjungan Kerja ke Luar Kota dimana kepentingan Pembangunan di Kota Bekasi dibiarkan,” terangnya.
Kami menyebut, sambung Mulyadi, kinerja DPRD periode masa Jabatan 2019-2024 sekarang merupakan yang paling buruk sepanjang masa Legislatif.
“Pernyataan itu tentu bukan semata tendensi untuk kian memburuk citra Anggota Dewan karena tidak mampu memahami bentuk persoalan Anggota DPRD bukan lagi mewakili kepentingan rakyat melainkan sebagai tikus rakyat. Maka dari itu perlu adanya #2024GantiAngotaDPRD karena kita berkeinginan Anggota DPRD Kota Bekasi yang paham betul kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan perannya sebagai Wakil Rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah dengan sebaik-baiknya,” papar Mulyadi.
Mulyadi menambahkan, disisi lain dibutuhkan peran penting Partai Politik menjadi medium efektif untuk menjembatani dalam menyiapkan Anggota yang memiliki integritas dan kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas Perwakilan Rakyat, hal ini dilakukan agar tercipta kesinambungan antara keinginan rakyat dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Wakil Rakyat.
“Untuk itu diperlukan adanya Aturan pelaksanaan tugas Lembaga Politik yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan untuk Perwakilan Rakyat yang memiliki integritas, kompetensi, proposional sebagai Wakil Rakyat dalam peran dan fungsinya mengedepankan kepentingan rakyat,” pungkas Mulyadi dengan nada tegas. (Ndi/Rs)
Komentar