KOTA BEKASI, Beritapublik.co.id -Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan, komentari Kebijakan Gubernur Jabar Dedy Mulyadi yang mengirim anak – anak bermasalah ke barak militer.
“Kebijakan tersebut menyalahi aturan, terutama karena penggunaan prinsip militer yang diterapkan dalam dunia pendidikan. Ia menilai pendekatan tersebut tidak tepat dan bertentangan dengan regulasi yang berlaku,” kata politisi PDI Perjuangan ini, Kamis (22/5).
Bang Nung sapaan akrabnya, juga menyoroti laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengungkap dugaan pelanggaran, termasuk pemaksaan terhadap anak dengan ancaman tidak naik kelas jika menolak mengikuti program, serta ketidaknyamanan selama berada di barak.
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip militer dalam kurikulum pendidikan anak bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
“Saya pikir pendekatan yang seharusnya dikedepankan oleh pemerintah adalah lembaga pendidikan khusus yang memiliki dasar hukum jelas, seperti yang diatur dalam UU Sisdiknas, Perda Pendidikan Jawa Barat, dan Pergub tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan hak anak, Bang Nung menyatakan dukungannya kepada KPAI jika lembaga tersebut merekomendasikan penghentian program barak militer kepada gubernur. (Adv/Stn)
Komentar