oleh

IMMH UI Gelar FGD Soroti Distribusi Anggaran Pendidikan dan RUU Sisdiknas

JAKARTA, Beritapublik.co.id – Ikatan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Meneropong Arah Pendidikan Nasional Melalui Pengaturan Anggaran Pendidikan dan RUU Sisdiknas” di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (25/04).

Ketua Umum IMMH UI, Nawaz Syarif, menegaskan bahwa ruang akademik harus mengambil peran dalam mengawal reformasi pendidikan nasional.

Menurutnya, pembahasan RUU Sisdiknas harus membuka jalan bagi perlindungan yang lebih adil terhadap guru, terutama tenaga honorer yang selama ini berada dalam posisi rentan.

Ia menilai hasil diskusi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan substantif dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih berkeadilan.

Dalam pemaparannya, Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi mengingatkan pentingnya membaca kembali amanat Pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan negara mengalokasikan anggaran pendidikan secara memadai.

Ia menyebut alokasi pendidikan pada 2025 mencapai sekitar Rp724,26 triliun, dan meningkat menjadi Rp757,82 triliun pada 2026. Namun menurutnya, persoalan utama bukan semata pada kenaikan nominal, melainkan pada ketepatan distribusi anggaran.

“Yang diperlukan bukan hanya anggaran besar, tetapi perhitungan yang benar-benar memperhatikan kebutuhan pendidikan berdasarkan kondisi wilayah masing-masing,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri menekankan bahwa pembenahan pendidikan harus dimulai dari tata kelola guru yang komprehensif. Ia menyebut terdapat lima aspek penting yang harus diperhatikan negara, yakni kompetensi, kesejahteraan, distribusi, rekrutmen, dan afirmasi bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurutnya, negara harus memiliki definisi yang tegas mengenai profesi guru agar kebijakan yang lahir tidak terus menimbulkan ketimpangan struktural.

“Ketika status dan kesejahteraan guru tidak jelas, maka sulit mengharapkan peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan,” ungkapnya. (Ndi/Zk)

BACA JUGA :  Brigjen TNI Jo Sembiring Pimpin upacara perdana di SMPN 1 Sentani

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed