oleh

Komisi I DPRD Kota Bekasi Desak PD Migas dan Foster

KOTA BEKASI – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi mendesak kepada PD Migas Kota Bekasi dan pihak Foster guna menghentikan proyek pengeboran potensi gas di Sumur JNG-4 yang berlokasi di Jatisampurna, tepatnya di Jalan Pertamina A, RT08 RW08, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna.

Tak hanya itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi menyoal Perusahaan Daerah (PD) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kota Bekasi yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seolah cenderung tidak berpihak kepada Kota Bekasi. Pasalnya, sekarang ini PD Migas menjalin kerja sama dengan pihak swasta (Foster Oil and Energy) yang dipercaya sebagai operator untuk mengeksploitasi potensi gas Sumur JNG-4 yang ada di wilayah Jatisampurna, tepatnya di Jalan Pertamina A, RT08 RW08, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna oleh Peneliti PT Pertamina, tidak pernah memberikan keuntungan apapun terhadap Kota Bekasi.

Menurut Anggota Komisi I DRPD Kota Bekasi Fraksi PKS, Aryanto Hendarta, pekan lalu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tempat Pengeboran Sumur JNG-4.

 

“Saat ini, PD Migas bekerja sama melalui pihak operator atau Foster tersebut tidak pernah memberikan kontribusi untuk Kota Bekasi,” tegas pria yang akrab disapa Aryanto ini ketika ditemui di ruang Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rabu, (27/3) sore.

 

Bahkan, Aryanto mempertanyakan IMB terkait PD Migas karena sejak 2011 tidak ada kejelasan. Ironisnya, Adendum antara PD Migas dengan pihak Foster, selama ini masih belum rampung alias masih dalam proses.

Padahal, diketahui proyek pengeboran sendiri sudah dilakukan, sejak proses kerja sama sendiri sudah lama terjalin pada 2011 lalu.

“Di sini ada MOU yang menurut saya merugikan Kota Bekasi. Pasalnya, di MOU itu, Kota Bekasi hanya mendapat 10 persen dari hasil eksploitasi gas ini. Bahkan, hasil tersebut sudah habis hanya untuk membayar hutang untuk operasional,” keluh Aryanto.

BACA JUGA :  Partai Hanura Kota Bekasi Berduka

Berdasarkan informasi yang didapat, sebelumnya sejak pekan lalu, Lilik Haryoso Fraksi PDIP dan Maryadi dari Fraksi Golkar, sebelumnya pada pekan lalu bersama Anggota Komisi I DRPD Kota Bekasi Fraksi PKS, Aryanto Hendarta.

Dijelaskan Lilik, selama ini, proses pengerjaan proyek gas di Jatisampurna tidak ada laporan tentang perizinan safety kerja. “Seharusnya, ada laporan terkait perizinan safety kerja.

Kedepannya, jika terjadi sesuatu, misalnya ledakan atau apa, siapa yang akan tanggung jawab dan menjadi? Siapa yang menjadi korban serta pelaku atas kasus tersebut?” pungkas Lilik (Len/ADV)