KOTA BEKASI, Beritapublik.co.id – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi akan mengurangi titik kawasan kumuh di wilayahnya.
Satu diantaranya dengan program andalan pemerintah, yakni Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Sekretaris Disperkimtan Kota Bekasi, Imas Asiah menjelaskan, untuk mewujudkan programnya itu menggunakan sinergi platform kolaborasi antara Pemerintah Pusat, daerah dan pemangku kepentingan lainnya di kabupaten atau kota.
Oleh karena itu, dengan program Kotaku maka diharapkan dapat dilakukan perwujudan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan
“Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi kita. Mengingat permasalahan ini merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Makanya, perlu ada kaloborasi dari tingkat atas hingga bawah,” paparnya.
Ia mengungkapkan, kawasan kumuh di Kota Bekasi sudah berkurang tahun ke tahun. Pada tiga tahun terakhir ada sebanyak 430 hektare kawasan kumuh yang tersebar di 12 kecamatan dan 56 kelurahan.
Akan tetapi pada saat ini sisa kawasan kumuh terdapat 236 hektare. Artinya, kawasan kumuh di Kota Bekasi sudah berkurang 45 persen dan sekitar 55 persen untuk diatasi.
“Tahun 2019 kita targetkan bisa berkurang sekitar 80 persen,” kata Imas.
Maka dari itu, pihaknya akan terus melakukan pengembangan mealui program Kotaku.
Berbicara anggaran yang dikucurkan untuk Kotaku pun bukan main-main, nilainya mencapai miliaran rupiah.
Misalnya, pada tahun 2017 lalu APBD yang dikucurkan untuk program tersebut mencapai Rp 56 miliar untuk dibagi ke 56 kelurahan yang ada di Kota Bekasi.
“Kita menginginkan semua kawasan kumuh di Kota Bekasi bisa tertata dengan baik ke depanya. Untuk itu dibutuhkan anggaran besar dan peran serta dari semua masyarakat maupun pemerintah, tutupnya. (Adv)
