oleh

Waspada, Paspor Hilang Denda Rp1 Juta

KOTA BEKASI, Beritapublik.co.id – Pemegang paspor sekarang harus lebih hati-hati menjaga keberadaan paspornya. Pasalnya, berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2019 terkait jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku di Kemenkumham, warga yang kehilangan paspor akan dikenakan denda Rp1 juta. Sementara, untuk paspor yang rusak didenda Rp500 ribu.

Kepala Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi, Petrus Teguh mengatakan, Jika ada yang kehilangan paspor bisa dikenakan denda dan biaya kepengurusan paspor baru.

Kemudian, berlaku penangguhan pembuatan paspor selama 6 bulan hingga 2 tahun. Apabila, terbukti kehilangan karena unsur kesengajaan, kecerobohan atau lalai. Jika realita terbukti hilang secara tidak sengaja, maka tak ada proses penangguhan tersebut. Mereka yang kehilangan paspor harus melapor ke kantor imigrasi membawa bukti surat keterangan hilang dari kepolisian.

Setelah itu, pihak imigrasi akan menjadwalkan pemohon untuk menjalani berita acara pemeriksaan (BAP). Tujuannya yaitu, meminta keterangan pemohon, mencari tahu alasan kehilangan lewat proses wawancara. Sekaligus memastikan apa alasan yang disampaikan kepada kepolisian dengan yang imigrasi sinkron. Nantinya setelah melalui BAP, imigrasi yang menentukan kehilangan paspor ini unsur sengaja atau tidak.

Jika terbukti tidak ada masalah, kepala kantor imigrasi akan memberi persetujuan untuk kepengurusan paspor baru.

 

“Saat pemohon mengurus paspor baru, dia akan dikenakan denda dan biaya paspor baru sekaligus,” jelas Petrus saat ditemui di Kantor Imigrasi Non-TPI Kelas II berlokasi di Jalan Perjuangan, Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Jumat, (29/11).

 

Pembayaran tetap dilakukan melalui pihak ketiga atau bank. Kantor Imigrasi Klas II Bekasi memiliki kuota yang tersedia untuk permohonan paspor sebanyak 250 orang per hari.

“Per hari jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan paspor 250 orang per hari,” terang Petrus.

BACA JUGA :  Hadiri Muscab Aklindo, Pj Walikota Bekasi Harapkan Program Smart City didukung Penggerak Ketenagalistrikan

Selain itu, Petrus menjelaskan, saat ini sudah bisa mengurus paspor elektronik. Mulai dari biaya pembuatan paspor biasa, paspor elektronik (e-passport), hingga biaya pembuatan paspor hilang (perbuku).

Tarif biaya pembuatan paspor telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 Tentang Tarif dan Biaya Beban Penerimaan Buku Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Jika paspor biasa butuh biaya Rp350 ribu, sementara paspor elektronik sebesar Rp650 ribu. “Kurang lebih fungsi dan syarat pengajuan paspor sama. Perbedaan pada paspor elektronik terdapat chip di buku tersebut. Buku tetap sama berisi 48 halaman,” tuturnya.

 

Suasana Pelayanan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi.
Suasana Pelayanan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi.

 

Hal yang spesialnya bagi pengguna paspor elektronik. Layanan e-paspor akan mempermudah kerja keimigrasian serta membawa beberapa keuntungan bagi pemiliknya, salah satunya bebas visa ke Jepang.

Pasalnya, e-paspor dilengkapi dengan chip penyimpan data, seperti data biometrik yakni wajah dan sidik jari serta data penerbit paspor.

Selain itu, e-paspor terintegrasi dengan auto gate di tempat pengecekan paspor seperti bandara dan pelabuhan, sehingga mempercepat identifikasi pengguna.

“Dengan e-paspor yang memiliki chip dan antena, pemegangnya bisa melewati pemeriksaan paspor melalui auto gate. Jadi, ini akan mengurangi antrean pengecekan paspor di bandara-bandara, pelabuhan atau tempat lainnya,” kata Petrus.

“Ini juga akan meminimalisir paspor palsu,” imbuhnya.

Petrus menjelaskan, untuk persyaratan membuat e-paspor sama dengan pembuatan paspor biasa, meskipun ada syarat khusus bagi pemegang paspor lama untuk memperoleh e-paspor.

“Syaratnya sama, namun bagi pemegang paspor lama yang ingin menggantinya ke paspor baru itu dengan syarat paspor hilang, rusak atau sudah penuh, tidak bisa hanya karena gaya-gayaan sudah memiliki e-Paspor,” kata dia.

Petrus juga menyiapkan petugas di loket pelayanan secara maksimal. Dengan petugas yang maksimal, diharapkan pelayanan penerimaan berkas dan foto paspor bisa dilakukan dengan baik sesuai standar manajemen mutu atau ISO.

BACA JUGA :  Dua Bapaslon Walikota - Wakil Walikota Bekasi Lulus Tes Kesehatan

“Sesuai standar pelayanan tersebut seluruh tahapan proses pelayanan administrasi dan penerbitan paspor waktunya terukur dan dapat menutup celah praktik percaloan. Setiap berkas permohonan yang diproses di loket bisa diselesaikan dalam waktu yang terukur atau sesuai dengan standar ISO, jika berkas yang diajukan seluruh persyaratannya lengkap, paspornya bisa dicetak dan diambil pemohon dalam waktu empat hari kerja,” kata Petrus.

Menurut Petrus, kantor yang ditempati saat ini memungkinkan pelayanan yang lebih cepat. Bahkan, pihaknya tengah mengajukan penambahan sumber daya manusia agar pelayanan dapat semakin cepat.

“Ini untuk kebutuhan yang lebih luas. Fasilitas yang sudah ada ditambah jumlah booth
pelayanan. Otomatis, kami bisa suatu saat akan menambah kuota komponen pasor yang saat ini hanya berjumlah 250. Jadi, SDM akan bertambah lebih banyak lagi,” kata Petrus.

Kantor imigrasi saat ini berupa gedung 6 lantai, dilengkapi masjid, dan lahan parkir hingga basement yang cukup luas. Pelayanan imigrasi untuk warga negara Indonesia (WNI) dilakukan di lantai 1.

Ada pula toilet khusus bagi kaum disabilitas, ruang bermain anak, hingga ruangan menyusui.

“SDM-nya masih kantor lama. Kami sudah mengajukan penambahan, nanti SDM di kantor-kantor lain bisa dialokasikan ke kantor kami,” papar Petrus.

Bahkan, lantai 2 digunakan untuk pelayanan imigrasi warga negara asing (WNA) dengan tata letak yang lebih luas dan rapi. Terdapat 4 loket pelayanan izin tinggal, 2 booth foto dan biometrik, sampai lounge VIP. (Nia/Len)