oleh

Dinilai Bobrok, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Minta Walikota Bekasi Ganti Kadisdukcapil

KOTA BEKASI, Beritapublik.co.id – Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak, menilai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak becus dalam melaksanakan tugas kedinasnya.

Hal tersebut dikatakan langsung oleh pria yang akrab disapa Bang Rojak ini, usai bersama rombongan Komisi I melakukan sidak ke Kantor Disdukcapil Kota Bekasi, Rabu (18/3).

Rozak mengaku, melihat antrian panjang dan pelayanan yang semerawut sehingga tidak kondusif. Apalagi, saat melihat langsung di lokasi tersebut, banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan.

Rozak menegaskan bahwa, dalam situasi ini pandemi Covid-19 ini, seharusnya dilakukan pelayanan secara ekstra agar tidak ada penumpukan pelayanan yang luar biasa.

Menurutnya, bagi para ASN dan Non ASN yang melakukan work from home, seharusnya lebih leluasa untuk menata tanggungjawabnya sehingga pelayanan publik masih tetap berjalan, efektif, dan efisien.

“Tapi, yang terjadi di lapangan, terdapat penumpukan pelayanan yang sangat luar biasa. Ironisnya, tidak adanya antisipasi Covid-19 di kantor ini,” keluhnya.

Berdasarkan, surat edaran Walikota Bekasi Nomor: 800/2072/BKPPD.PKA terkait Pengaturan Sistem Kerja ASN dan Non ASN. Dalam rangka, Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi tidak diindahkan.

Pasalnya, melalui adanya penumpakan pelayanan seperti ini. Seharusnya, di kantor pelayanan diatur, ditata jaraknya sehingga aturan dari Walikota, Gubernur, dan Pemerintahan Pusat bisa berjalan dengan baik.

“Ini baru namanya pelayanan. Jika seperti ini, belum bisa dinamakan pelayanan. Apalagi pencegahan Covid-19 seharusnya dilakukan, namun faktanya tidak sesuai dengan di lapangan,” ketusnya.

Rozak menyayangkan dan ironis pada saat sidak masih ditemukan SUKET. Padahal, seperti yang diketahui bahwa blangko dari Depdagri sudah turun.

“Ini kan menjadi persoalan, padahal katanya sudah tidak ada lagi (Suket),” jelasnya.

BACA JUGA :  BPI KPNPA RI Desak Kapolda Jabar Usut Tuntas Penertiban Tamansari Bandung

Hal senada disampaikan oleh Yogi Kurniawan, selaku Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Fraksi Golkar Persatuan.

Ia mengimbau kepada dinas terkait, untuk dibuat papan informasi terkait pelayanan dari dinas Disdukcapil sendiri.

“Mulai dari validasi, fakta, dan pengurusan KTP karena memang yang kurang lengkap itu, sehingga perlu dilengkapi. Kurangnya informasi mengenai alur pelayanan yang bisa dipahami oleh masyarakat digadang – gadang menjadi persoalan,” keluh Yogi.

Yogi menilai bahwa, walaupun ada evaluasi. Masih banyak kekurangan meski tidak mencapai 100 persen, namun masih banyak yang harus diperbaiki dari Disdukcapil agar kedepannya lebih baik lagi.

“Ini, terkait pelayanan masyarakat. Jadi, harus terus kita evaluasi, agar kedepannya menjadi lebih baik,” kata Yogi.

Yogi menegaskan, masyarakat itu tidak bingung, hanya saja tidak ada informasi dan arahan yang jelas. Sehingga, mudah dipahami mengenai alur pelayanan warga Kota Bekasi,” pungkas Yogi. (Nil/Len)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed