oleh

Pembatalan Pemberangkatan Haji, Plt Kakanwil Imbau Kepala Kemenag Segera Sosialisasikan

BANDUNG, Beritapublik.co.id – Menteri Agama RI, H. Fachrul Razi, memastikan bahwa keberangkatan Jemaah haji tahun 1441H dibatalkan. Keputusan ini secara tertulis tertuang pada Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M.

Menindaklanjuti keputusan ini, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah langsung menggelar Rapat Koordinasi dengan mengundang Kepala Kankemenag dan Kasi Kab/Kota serta Forum KBIHU Jawa Barat, melalui Zoom Meeting, Selasa (2/6).

Plt. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat, H. A. Handiman Romdony mengatakan menyambut baik keputusan tersebut. Ia mengakui walaupun ini keputusan yang berat tetapi untuk menjaga kesehatan masyarakat terutama Jemaah Haji, maka keputusan ini harus diterima.

“Keputusan ini bukanlah keputusan sepihak, tetapi keputusan yang berdasarkan hasil diskusi dan pemikiran mendalam dengan berbagai pihak mengenai perkembangan Covid-19 terutama faktor kesehatan,” ujarnya.

“Saya memohon kepada semua pihak terkait, terutama Kepala Kankemenag dan Kasi Kab/kota harus dapat menyampaikan informasi tersebut kepada mayarakat dengan arif dan bijaksana sehingga tidak menimbulkan gejolak,” sambungnya.

Lebih lanjut, Ia berharap Jemaah haji tahun ini dapat berangkat pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/2021M.

“Semoga jemaah haji tersebut selalu diberikan kesehatan dan umur panjang,” harapnya.

Berdasarkan keterangan dari Plt, Kabid PHU, H. Ajam Mustajam, mengungkapkan bahwa pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun ini bukan karena ketidaksiapan tetapi pemerintah terutama Kementerian Agama memikirkan kondisi kesehatan Jemaah Haji di tengah Pandemi Covid-19.

Beberapa hal-hal terkait mengenai pembatalan ini, tambahnya, yaitu untuk jemaah haji yang sudah melunasi pembayaran, mekanismenya bisa ditarik biayanya atau disimpan.

“Tetapi untuk Petugas Haji Daerah (PHD) dan pembimbing jemaah haji sudah dipastikan batal dan biaya perjalanan haji langsung dikembalikan. Mekanisme pengembaliannya dapat langsung menghubungi Kankemenag Kab/Kota melalui Kasi Haji,” terangnya.

BACA JUGA :  Terseret Banjir, Pemuda Bekasi Hilang di Kali Cakung

Menghadapi kondisi ini, Kabid PHU, menegaskan kepada Kasi PHU untuk langsung memberikan informasi yang tegas dan lugas sesuai dengan KMA no. 494 tahun 2020.

Untuk menindaklanjuti KMA tersebut, Bidang PHU akan mengirimkan surat mekanisme dan panduan mengenai tata cara penarikan biaya perjalanan haji bagi jemaah haji, PHD, dan pembimbing ibadah haji.

“Jangan ada pernyataan spekulasi kepada masyarakat, tetapi sampaikan informasi yang sebenarnya sesuai regulasinya,” ucap Ajam.

Ajam memastikan bahwa Jemaah haji akan bisa menerima keputusan ini, tetapi jangan sampai ada pihak lain yang memprovokasi kondisi ini sehingga menimbulkan gejolak.

Maka dari itu, Ia mengimbau kepada Kankemenag Kab/kota untuk segera menginformasikan hal yang sebenarnya kepada masyarakat agar keputusan ini dapat diterima oleh semua pihak dengan lapang dada. (Ndi/Adv)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed