oleh

Kasus Holywing Didominasi Perempuan, LBH KAI Angkat Bicara

JAKARTA, Beritapublik.co.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kongres Advokat Indonesia (KAI) memberikan penilaian tentang enam pekerja Holywings sebagai tersangka yang ditangkap oleh kepolisian resort metroplitan Jakarta selatan.

LBH KAI berpendapat proses hukum terhadap para pekerja Holywings terutama perempuan yang lebih dominan menjadi tersangka.

“Proses hukum tersebut merupakan tindakan terukur yang di lakukan oleh Pihak Kepolisian dalam melakukan tugas nya. Kita melihat sisi perempuan yang lebih banyak menjadi tersangka,” kata Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada LBH KAI, Agustina M Nainggolan, SH.MH, Kamis (29/06).

Menurutnya, penangkapan para pekerja Holywings berdasarkan laporan anggota kepolisian juga membuktikan bahwa kepolisian mendefinisikan sendiri kerugian akibat tindakan yang dituduhkan kepada para pekerja Holywings dan kepolisian bertindak mendapatkan pembuktian kejadian yang viral di Media sosial dan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran dalam hal pidana.

“Penerapan pasal-pasal ditambah dengan laporan/pengaduannya dibuat oleh anggota kepolisian sendiri menambah bukti dalam penegakan hukum pidana,” tukasnya.

Agustina M. Nainggolan menjelaskan para pekerja Holywings dituduh melakukan penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP. Pasal ini diselipkan ke dalam KUHP melalui Pasal 4 UU 1/PNPS/1965.

Menurutnya, sebelum seseorang dijatuhi pidana berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965 terlebih dahulu harus ada tindakan dari Menteri Agama bersama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia.

“Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Untuk itu, persyaratan formil-administratif dalam Pasal 3 harus terlebih dahulu dipenuhi sebelum Pasal 4 dapat diterapkan. Namun hal tersebut tidak dilakukan dalam kasus ini

Sebagaimana telah disinggung, lanjutnya, Penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan “mengamankan” EJD, NDP, DAD, EA, AAB dan AAM untuk diperiksa sebagai saksi.

BACA JUGA :  Banyak Warga Jateng Yang Ingin Feri Juliantono Jadi Gubernur

Tak hanya polisi, LBH juga menyoroti pihak Holywings yang memberikan sanksi berat terhadap enam pekerjanya yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai pemberi kerja, Holywings tidak boleh hanya menekankan sanksi yang akan dijatuhkan, melainkan tetap harus memenuhi hak enam pekerja.

“Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) PP 35/2021, enam pekerja tersebut berhak atas bantuan kepada keluarga Pekerja/Buruh yang menjadi tanggungannya dalam hal mereka sedang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana,” ujarnya.

Lebih jauh kata dia, patut diduga bahwa para tersangka yang di dominasi perempuan sangat terpukul dan mungkin banyak meninggalkan beberapa hal terutama Di sisi Perempuan yang memiliki Anak.

“Semoga Hukum melihat sisi perempuan yang nota bene adalah korban atau pelaku, tetapi dalam hal penangkapan bahwa lebih dominan perempuan yang lebih kuat dalam melakukan Kasus Holywing ini. Kiranya Hukum dapat tegak terhadap sisi perempuan,” pungkasnya. (Ndi/Sf)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed