oleh

LBH KAHMI Adakan Dialog Publik di Ibis Budget Hotels

JAKARTA, Beritapublik.co.id – Lembaga Bantuan Hukum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya (LBH KAHMI Jaya) menggelar dialog publik dengan tajuk “Tantangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Serentak Tahun 2019” di Ibis Budget Hotels, Jl. Cikini Raya No.75, Jakarta, Jumat, (17/5/19).

Menurut Turki Thalib selaku Wakil Direktur Eksekutif LBH Kahmi Jaya, dialog publik ini diselenggarakan untuk memberikan perhatian kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar penyelesaian sengketa pemilu 2019 memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi.

“Karenanya, jika memang nanti pengumuman hasil perolehan pemilu serentak pada tgl 22 Mei ada pihak yang masih belum terima dengan hasil pengumuman, dan hasil sengketa tersebut dapat dibawa ke MK, dan MK harus menyelesaikan sengketa tersebut secara adil, transparan, kredibel dan berhati-hati,” terang dia.

Sementara itu, Heru Widodo mengungkapkan dalam Pemilu 2019, pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) penyelesaiannya menjadi wewenang Bawaslu dengan ancaman hukumannya dapat membatalkan peserta pemilihan atau pasangan calon.

“MK sebagai bagian dari electoral justice system, manakala masih tersisa persoalan pelanggaran hukum yang belum terselesaikan dapat menggunakan kewenangan memutus berdasarkan UUD 1945 dengan memulihkannya sesuai alat bukti dan keyakinan hakim,” ungkap Heru.

Ia juga menegaskan, dalam mengadili pelanggaran pemilu yang bernuansa curang dapat digunakan pendekatan asas hukum, dan tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukannya, begitu juga tidak boleh dirugikan oleh penyimpangan yang dilakukan oleh orang lain.

“Karena prinsip hukum demikian menjadi penting untuk melindungi demokrasi dari praktik curang,” tegas dia.

Pada kesempatan yang sama, Titi Anggraini Direktur Eksekutif Perludem mengungkapkan perihal tantangan MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu 2019. Dia berharap MK mampu menggerakkan infrastruktur yang ada di dalam lembaga tersebut.

BACA JUGA :  73 Tahun Indonesia Merdeka, Ini Harapan Pj Walikota Bekasi

“Infrastruktur yang dimaksud antara lain personel SDM dan sistem yang dibangun. Agar MK dapat dipandang masyarakat sebagai lembaga yang kredibel dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Dan bukan menjadi Mahkamah Kalkulator,” ungkapnya.

Disisi lain, Hamdan Zoelva mantan Ketua MK 2013-2015 menilai optimisme MK akan mampu mewujudkan keadilan pemilu, asalkan semua pihak mempercayakan dan mengawalnya dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

“Maka dengan begitu, MK dapat tersugesti untuk menyelesaikan sengketa pemilu serentak secara jujur, adil, dan transparan”, tandasnya.

Para narasumber dalam dialog publik tersebut sepakat bahwa pemilu serentak 2019 harus mewujudkan pemilu yang jujur dan adil serta mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan selain dari kepentingan rakyat banyak dengan menggunakan saluran hukum yang ada. (Len/Nil).