oleh

PAD Cukup, Chairoman Joewono Putro Usulkan Bantuan Sosial Kota Bekasi Diperbesar

KOTA BEKASI, Beritapublik.co.id – Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman Joewono Putro mengusulkan bantuan sosial dalam bentuk paket sembako kepada penerima Non DTKS nilainya disamakan dengan bantuan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500 ribu (Sembako Rp350 ribu dan uang tunai Rp150 ribu) per-KK.

Hal tersebut dijelaskan langsung Chairoman, melihat postur pendapatan semester awal 2020 dan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2019 Kota Bekasi yang mencukupi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19.

 

“Melihat keuangan daerah yang bersumber dari PAD dan Silpa 2019 lalu, kita mampu memberikan bantuan bagi masyarakat sebesar nilai yang diberikan oleh Pemprov Jabar,” ungkap Chairoman saat dikonfirmasi, Rabu (22/4).

 

Lanjut Chairoman, usulan penambahan tersebut, guna meminimalisir terjadinya kecemburuan sosial para penerima bantuan, baik penerima bantuan sesuai DTKS atau Non DTKS.

“Pertama, terkait perbedaan nilai bantuan dari provinsi dan daerah tentu menjadi masalah besar jika nilai, waktu dan jenis pendistribusian beragam. Otomatis menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakadilan dari masyarakat saat menerima bantuan. Seharusnya, semua bantuan baik dari pusat, provinsi dan kota, dilakukan dengan mekanisme, waktu, nilai dan jenis yang sama,” kata Chairoman.

“Intinya semua diseragamkan,” jelasnya.

Menurut Politisi PKS ini, rasionalisasi penambahan anggaran, sesuai dengan kemampuan PAD Kota Bekasi Tahun 2020, pada semester awal ini mencapai Rp1,1 Triliun lebih. Apabila, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi memberanikan diri untuk menambahkan besaran bantuan kepada masyarakat, sehingga tidak membuat ketimpangan anggaran.

“Sesuai realisasi pendapatan, tertulis 16 persen, baik PAD dan dana perimbangan sebesar Rp1,1 Triliun lebih dan silpa sebesar Rp427 milyar,” tutur Chairoman.

Selain anggaran, Chairoman mengkritisi pola pendistribusian oleh Pemerintah Kota Bekasi yang melibatkan petugas pamor dan RT. Hal tersebut tidak efektif dan membuka peluang terjadinya kecurangan penyaluran sembako.

BACA JUGA :  Sidang Paripurna, DPRD Kota Bekasi Sahkan Delapan Perda

“Secara teknis bantuan sosial dilakukan secara manual, ini tidak akuntable dan memiliki resiko hilang atau berkurangnya paket bantuan kepada masyarakat,” kata Chairuman.

Kendati demikian, Chairoman juga mengapresiasi niat baik Wali Kota Bekasi selama menangani pandemi COVID -19.

Chairoman berharap, dalam rapat kerja bersama Wali Kota Bekasi yang diagendakan Jumat lusa, pihaknya menerima data akurat, baik menyangkut jumlah penerima, jenis dan nilai bantuan serta pola pendistribusiannya.

“Kami baru menerima surat dari Wali Kota agar melakukan pengawasan terkait persiapan pendistribusian bansos, baik jumlah penerima dan paket yang disalurkan,” pungkasnya. (Nia/Len)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed