oleh

Soal Aset Golkar, Bang Pepen: Harus Dipisahkan Antara Politik dan Hukum

KOTA BEKASI, Beritapublik.co.id – Persoalan Gedung Golkar Kota Bekasi menjadi polemik dan hingga kini tak kunjung usai, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi yang akrab disapa Bang Pepen ini, meminta agar lebih bijak lagi dalam memisahkan antara urusan hukum dan politik.

“Saya mohon tentang persoalan Gedung Golkar itu persoalan hukum. Sehingga, harus dipisahkan antara politik dan hukum.

Hukum biarkan saja dipenuhi untuk kelengkapan persyaratan hukum. Jika, syarat politik sudah terpenuhi, yasudah. Dibuka saja surat nomor 294 yang menahan atau menunda Musda V DPD Golkar Kota Bekasi,” ungkap Pepen dalam kegiatan Ground Breaking pembangunan Gedung DPD Partai Golkar Kota Bekasi yang berada tepat di Jalan A Yani No. 25 Margajaya, Bekasi Selatan, Selasa (29/9).

Pepen menjelaskan, pihaknya hadir bukan dalam kapasitas sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Kendati demikian, jabatannya saat ini sudah selesai menjadi Ketua DPD, pihaknya juga menyebut dirinya tetap saja sebagai Kader Golkar.

“Saya besar dan berdiri disini dari Golkar, sehingga saya tidak akan pernah meninggalkan Golkar. Saya pasti akan tetap bertanggungjawab. Golkar adalah rumah saya dan Golkar merupakan ideologi partai saya,” tegasnya.

Pihaknya mengingatkan, sebagai warga negara yang baik, saat persoalan hukum sedang berjalan agar sama-sama dipatuhi dan diikuti saja.

“Biarkan pengadilan dan hukum yang menentukan baik dan benarnya, salah tidaknya persoalan itu, biar hukum yang menentukan. Tapi, jangan ganggu Golkar Kota Bekasi, Eksistensi kader Golkar Kota Bekasi,” pintanya.

Menurutnya, Dinamika politik pasti ada yang puas dan tidak puas. Jika tidak puas, sambung Rahmat, hanya dua atau tiga orang.

“Harusnya kita tetap solid, harusnya kita tetap kuat. Jangan mengganggu stabilitas,  soliditas, jangan mengganggu marwah yang sudah dibentuk berdarah-darah dari tahun 1999 sampai dengan saat ini,” terangnya.

BACA JUGA :  Baru Launching IFP Koleksi Designers Langsung Sold Out

Rahmat pun menyampaikan bahwa siapapun boleh menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi asalkan sesuai dengan syarat yang telah disesuaikan dengan peraturan organisasi partai.

“Tuntunan kader harus punya moralitas dan soliditas terhadap partai Golkar,” pungkasnya. (Nil/Len)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed