KOTA BEKASI, Beritapublik.co.id – DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi secara resmi menyepakati APBD Kota Bekasi tahun 2026 sebesar Rp6,7 triliun dalam rapat paripurna tahun lalu.
Anggaran ini berfokus pada efisiensi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra.
Dia menilai salah satu tantangan utama dalam pembangunan universitas negeri adalah ketersediaan lahan dan pemilihan lokasi yang tepat di Kota Bekasi.
Meski demikian, pemerintah daerah masih memiliki peluang dengan memanfaatkan lahan yang digunakan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum).
“Fasos-fasum yang ada bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, termasuk pembangunan perguruan tinggi negeri,” ujar Sarwin, Sabtu (14/03).
Menurutnya, sejumlah kawasan strategis bisa dipertimbangkan untuk pengembangan kampus, seperti area sekitar Gedung DPRD Kota Bekasi maupun kawasan Summarecon Bekasi.
Ia menambahkan, kehadiran universitas negeri di Bekasi akan menjadi kado istimewa bagi warga Bekasi dan sekitarnya. Hal ini akan berdampak luas, salah satunya adalah meningkatkan mutu pendidikan warga Bekasi.
Sarwin menegaskan, hingga saat ini DPRD Kota Bekasi masih terus mengawal dan mendorong pembahasan terkait pembangunan perguruan tinggi negeri di Bekasi melalui forum parlemen daerah.
“Kita akan terus kawal agar Bekasi ke depan punya universitas negeri sendiri, sehingga anak-anak Bekasi tidak harus keluar kota untuk kuliah,” ungkapnya. (Adv/Stn)
Komentar